PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela diri saat menanggapi isu yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi turun pada pemerintahannya.

Jokowi mengklaim bahwa saat ini, orang yang ingin berpendapat, berserikat atau berorganisasi tidak dihambat. Ia juga selalu mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak yang memaki dirinya.

"Setiap hari orang maki-maki Presiden juga kita dengar, orang mem-bully Presiden juga kita dengar. Kalau mengkritik hampir tiap detik ada," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Selain itu, Jokowi menilai demokrasi di Tanah Air dapat terlihat dari jalannya Pemilu.

"Ya demokrasi kita, pemilu berjalan baik, pemilu berjalan dengan demokratis,"  ujarnya. 

Pada Desember 2023 lalu, Jokowi juga pernah merespons isu turunnya indeks demokrasi pada pemerintahannya. Saat itu, ada salah satu calon presiden yang menyebut bahwa indeks demokrasi di Indonesia turun.

Kemudian, Jokowi menanggapinya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi publik untuk berbicara dan berpendapat. Namun, ia berjanji akan menjadikan penilaian capres tersebut sebagai bahan evaluasi.

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci-maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga, (saya) biasa-biasa saja," ucapnya.

Pada Kamis, 18 Juli 2024, Jokowi melantik Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Thomas Djiwandono dikenal sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan Thomas Djiwandono tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Jokowi pun menepis bahwa pelantikan itu berkaitan dengan bagi-bagi jabatan.

“Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan (program pemerintah). Ya itu saja,” tuturnya.

Usai dilantik, Thomas menyinggung masa transisi pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo Subianto.

"Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," katanya.

Ia mengaku akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara.

"Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ujarnya.***