PIKIRAN RAKYAT - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan kembali mencuri perhatian usai duduki peringkat kedua, berada tepat di Bawah Anies Baswedan dalam elektabilitas di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Hasil survei Litbang Kompas itu menunjukkan besarnya peluang kedua tokoh berduel di Pilkada DKI nanti.

Menanggapi menyusulnya Ahok di bawahnya, Anies Baswedan memberikan respons. Soal elektabilitas terkini itu, dia mengaku sama sekali tak dia pikirkan. Alih-alih siapa yang berkompetisi, imbuhnya, fokus utama pihak dia tersorot pada nasib warga Jakarta.

"Fokus saya ini pada warga Jakarta, yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi," kata Anies, di Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024.

"(Fokus kami) keluarga Jakarta merasa terlindungi. Keluarga-keluarga, anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga-rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ," ujarnya lagi, menegaskan.

Dia melanjutkan, kondisi warga Jakarta adalah prioritas utama dalam niatnya mencalonkan diri. Buat Anies, Pilkada tak hanya bicara soal kontestasi dan para peserta yang bertanding.

"Proses Pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita," ujar Anies.

Baca Juga: Penyelenggaraan Haji 2024 Sudah Lebih Baik, tapi Masih Ada Beberapa Catatan Minor

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyebut Anies Baswedan selama menjadi gubernur membuat berantakan program-program di Jakarta. Oleh sebab itu, Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program-program yang berantakan karena Anies.

PSI menuding, selama memimpin Jakarta periode 2017–2022, Anies gemar mengklaim pekerjaan orang lain, kemudian melakukan rebranding untuk kepentingan kampanye. Salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," kata Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, William Sarana Aditya, dalam keterangannya, Jumat, 19 Juli 2024.

Tak hanya KJP, kata William, pembangunan Light Rail Transit (LRT), sodetan Ciliwung, dan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga tidak dilanjutkan oleh Anies. Bahkan, lanjut dia, program yang dilanjutkan Anies malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan.

“Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan kota Jakarta justru tidak dilanjutkan, serta program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan,” ucap William.

“Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," ucapnya menambahkan. ***