Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli menjadi titik awal membangun supremasi hukum.

Hal itu disampaikan Hasto dalam Diskusi Kudatuli dengan tema 'Persepektif Politik Kudatuli: Perlawanan Terhadap Rezim Otoriter’ di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

"Jawaban atas serangan terhadap kantor DPP ini adalah jalan untuk membangun supremasi hukum. Adalah suatu jalan di mana seluruh aparat penegak hukum harus mengedepankan hati nurani dan keadilan yang sejati-jatinya," ujar Hasto, Sabtu (20/7/2024).

"Jadi itu hasrat yang berkembang. Lalu setelah 28 tahun terjadi pergeseran hukum menjadi alat kekuasaan. Padahal ini suatu esensi dari perjuangan reformasi itu," sambung dia.

Maka, lanjut Hasto, pilar hukum, pilar konsitusi, dan pilar ideologi sangat-sangat penting karena itulah makna dari reformasi itu.

Dia menyampaikan, penyerbuan kantor PDIP saat itu pada dasarnya bukanlah sekedar serangan terhadap bangunan fisik. Tapi juga, kata Hasto, serangan terhadap peradaban demokrasi, sistem hukum, kemanusian, dan lambang kedaulatan partai berupa kantor partai.

Hasto menceritakan, ketika Kantor DPP PDIP diserang saat itu dilakukan rapat darurat. Dia mengatakan, Alexander Litaay dan beberapa orang lain memberikan saran kepada Megawati Soekarnoputri.

Kepada Megawati, Alexander Litaay menceriakan sejarah tumbangnya Ferdinand Marcos.

"Alexander Litaay menyampaikan ke Ibu Mega dengan terinspirasi terhadap apa yang terjadi dengan presiden Ferdinand Marcos yang juga jatuh oleh people power. Kemudian merancang menyampaikan ke ibu Mega," ucap Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan klarifikasinya terkait pernyataan Megawati terkait pembubaran KPK yang viral. Menurut Hasto, pernyataan Megawati itu telah dipelintir.