KPK mengusut dugaan korupsi Pemkot Semarang hingga menggeledah kantor Wali Kota Semarang sekaligus kader PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepentingan politik menjelang Pilkada sering terjadi.

"Sebenarnya secara historis menjelang Pilkada serentak, memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan politik lain ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Hasto kemudian mencontohkan kasus korupsi Bupati Ngada, Marianus Sae. Saat itu, kata Hasto, kasus itu diproses saat Marianus tengah bertarung dalam Pilgub NTT pada Pilkada 2018.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Hasto menegaskan partainya tetap menghormati proses hukum yang ada saat ini. Hasto mengatakan partainya tetap akan mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah.

"PDIP percaya dan kami menghormati seluruh proses hukum tersebut hanya dilakukan dengan prinsip praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan," tuturnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang sedang diusut. KPK menegaskan penyidikan kasus itu tidak berkaitan dengan kepentingan politik apa pun.

"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apa pun," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (19/7).

Mencuatnya kasus korupsi di Pemkot Semarang saat ini juga berdekatan dengan momen Pilwalkot Semarang 2024. Salah satu sosok yang akan maju merupakan calon petahana Mbak Ita.

KPK membantah pengusutan kasus tersebut sebagai upaya untuk mengganggu pencalonan salah satu calon peserta Pilwalkot Semarang 2024. Tessa menegaskan kasus di Pemkot Semarang diusut berdasarkan bukti yang cukup.

"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik. Jadi semata-semata berdasarkan kerangka hukum saja," katanya.