PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara perihal kabar pemangkasan anggaran program makan bergizi (dulu makan siang gratis) menjadi Rp7.500 per porsi.

Padahal, sebelumnya pihak presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menganggarkan Rp15.000 per porsi dalam program prioritas tersebut.

Selama masa kampanye Pilpres 2024, program ini menjadi yang paling sering disinggung pasangan Pilpres terpilih, namun belakangan pemangkasan signifikan menimbulkan reaksi kuat dari publik.

Menanggapi hal itu, Airlangga menyebut, alokasi program makan siang gratis milik Prabowo Subianto sejatinya tidak berubah. Besarannya masih sama, yaitu senilai Rp71 triliun sebagaimana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Namun demikian, Airlangga melanjutkan, penerapannya di lapangan akan sangat luwes. Artinya, segala skema mengenai besaran biaya per anak dan hal lainnya masih dapat berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan.

“Nanti implementasi kan punya fleksibilitas,” ucap Airlangga, tanpa merinci penyesuaian alokasi program makan siang gratis.

Baca Juga: Cegah Anak Muda Terjerat Rentenir Online, OJK Jabar Kenalkan Gerakan Simpel di SMPN 1 Cimahi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada program Makan Bergizi Gratis oleh presiden terpilih Prabowo Subianto masih terjaga dari defisit.

"Masih terjaga defisit kita," kata Said di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.

"Kalau defisitnya hitungan saya, maksimal pemerintahan awal perhitungan saya akan disampaikan oleh Bapak Presiden rangenya 2,29-2,5 persen lah," ujarnya menambahkan.

Said pun mengungkapkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang memastikan jika alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sesuai keinginan Banggar DPR.

"Karena apa, karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," tuturnya.

Said mengatakan, Banggar DPR telah rampung membahas bahwa pemerintah ke depan bisa leluasa dalam menggunakan anggaran sesuai dengan visi misinya. Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Presiden pada 16 Agustus 2024, Rp71 triliun tersebut sudah masuk di dalam belanja pusat.

"Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah," ucapnya. ***