Abadikini.com, TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2023, Pembicaraan Tingkat II, yang berlangsung di Gedung DPRD Tidore, Rabu, 17 Juli 2024.

Sekretaris Dewan Kota Tidore Kepulauan, yang sambutannya dibacakan oleh Sofyan A. Husain, menyatakan, “Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 100.3.3.7/09/02/2024 tentang Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 17 Juli 2024.”

Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Meskipun terdapat pandangan dan pendapat yang berbeda dan kritis, kontribusi mereka sangat berharga dan bermakna dalam penyempurnaan Ranperda ini.

“Tidak lupa saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja kerasnya sehingga Ranperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Ali Ibrahim.

Ali Ibrahim juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi di DPRD terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Perumda Ake Mayora dan Perumda Aman Mandiri, sesuai dengan catatan-catatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Kader Hamzah, melaporkan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam laporannya, DPRD Kota Tidore merekomendasikan beberapa catatan dan harapan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan, seluruh rekan anggota DPRD, Tim TAPD, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas kerjasama dalam melakukan pembahasan hingga selesai sesuai target waktu yang ditentukan,” ujar Muhammad Kader Hamzah.