Hal itu ditegaskan Sekjen DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/7). 

"Ada sebuah nomenklatur yang berubah tapi fungsi dan kedudukannya hampir sama dengan Wantimpres," kata Muzani. 

Muzani menyatakan bahwa perubahan nomenklatur itu justru menciptakan suasana baru dan menimbulkan kesan “heavy” atau berat dan berbobot sebuah lembaga tinggi negara.

“Kalau dalam UU yang sedang di DPR ini tentu itu lebih heavy pada perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA (Dewan Pertimbangan Agung)," tutur Sekjen Partai Gerindra ini.

Menurut Muzani, perubahan ini tidak akan mempengaruhi peran dan tugas Wantimpres yang telah ada, dan masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya perubahan signifikan dalam fungsionalitas lembaga ini.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.