Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat bahwa Cina menjadi negara asal produk impor terbesar ke Indonesia pada Juni 2024, dengan kontribusi sebesar 35,20% terhadap total impor Indonesia. Nilai impor dari Cina mencapai 5,34 miliar USD, naik 10,1% dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 4,85 miliar USD.

PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa sejumlah komoditas mendominasi impor dari Cina. Komoditas utama yang diimpor antara lain plastik dan barang dari plastik, serta mesin dan alat elektrik. Produk yang paling banyak diimpor dari Cina adalah mesin dan alat mekanis yang berkode HS84.

"Nilai impor mesin dan alat mekanis berkode HS84 ini naik 5,22% month-to-month, naik 16,29% year-on-year, dan naik 17,76% sepanjang periode semester 1 2024," ujar Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis BPS pada Senin, 15 Juli 2024.

Kondisi ini mencerminkan keluhan pengusaha yang menyebutkan bahwa impor barang dari Cina telah membanjiri pasar Indonesia, sehingga merugikan produk dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan adanya kenaikan biaya masuk untuk mengontrol barang impor dari Cina sebesar 100 hingga 200%.

Baca Juga: Asosiasi Minta Impor Barang Jadi Plastik Diperketat Guna Proteksi Industri Hilir

"Kita mengendalikan impor agar tidak mematikan produk industri dalam negeri," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Bandung pada Jumat, 28 Juni 2024.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Muhammad Faisal, menilai bahwa rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk 100 hingga 200% seharusnya tidak serta-merta dilakukan. Meski pembatasan impor dapat melindungi produk dalam negeri, terdapat konsekuensi retaliasi seperti yang dilakukan Cina terhadap Uni Eropa untuk kendaraan listrik dari Cina.

"Selesaikan banjir impor Cina pada akar permasalahannya. Jangan hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan politis jelang akhir pemerintahan," tambah Muhammad Faisal.

Banjir impor dari Cina menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan jangka panjang industri dalam negeri serta hubungan dagang internasional yang sehat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.