PIKIRAN RAKYAT - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dua alasan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Alasan pertama yang sifatnya personal, ia ingin membalas kebaikan negara yang sudah membantunya sejak masa sekolah hingga meniti karir.

“Waktu SMA (Sekolah Menengah Atas) hampir saja drop out karena tidak mampu membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Tapi sesudah itu saya mendapatkan kesempatan kuliah sampai ke jenjang lanjutan bahkan ke luar negeri itu berkat bea siswa dari negara artinya dari rakyat semua,” kata Sudirman Said kepada Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 16 Juli 2024.

Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, Sudirman Said mendapatkan tugas-tugas penting dari negara sehingga bisa berperan dalam berbagai bidang kehidupan.

“Karena itu, saya setiap kali ada panggilan publik selalu merasa bahwa inilah kesempatan untuk membayar balik ‘utang’ itu meskipun juga tidak akan pernah lunas. Itu sikap saya selalu,” ucapnya.

Baca Juga: Teka-teki Makanan MPLS 2024 dan Artinya, Ada Nasi Jelek dan Nasi Lapangan Hijau

Alasan kedua, lanjut Sudirman, pendaftaran capim KPK yang berdekatan dengan pergantian kepemimpinan nasional merupakan momentum baik. Menurutnya, selalu ada harapan baru saat pergantian presiden dan wakil presiden, termasuk soal upaya menguatkan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dia lantas mengungkap perjalanan pemberantasan korupsi di setiap era presiden Republik Indonesia (RI).

“Waktu pak Jokowi memulai pemerintahannya tahun 2014, beliau menggunakan KPK sebagai mitra strategis untuk menyaring orang-orang terbaik yang masuk dalam kabinetnya. Pada waktu itu setiap calon yang disodorkan selalu di screening oleh KPK dan ketika ada sumber-sumber masalah akan distabilo apakah merah, kuning, atau hijau, hanya yang hijau yang akan dipertimbangkan sebagai bagian dari kabinet,” tuturnya.

Kemudian, era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hidup KPK benar-benar dijaga. Menurut Sudirman, SBY berhasil meredam konflik antara KPK dan Polri yang dikenal dengan sebutan cicak versus buaya. SBY juga tidak melakukan cawe-cawe atau intervensi terhadap KPK ketika beberapa kader Partai Demokrat tersandung masalah hukum kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada 2010-2012.

“Begitupun ketika partai politiknya dan anggota keluarganya terkena kasus beliau (SBY) sama sekali tidak cawe-cawe dan membiarkan proses penegakan hukum berjalan, itu pesan yang baik sehingga KPK bisa tegak berdiri,” tutur Sudirman.

Selanjutnya, diungkapkan Sudirman, di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri KPK resmi berdiri sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi. Megawati juga melantik pimpinan KPK angkatan pertama yakni Taufiequrrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

“Eranya Gus Dur. Gus Dur adalah era di mana ide-ide perancangan mengenai KPK dilakukan termasuk penyusunan undang-undang. Ketika Pak Habibie memimpin era transformasi, era reformasi di tangan beliau majelis permusyawaratan rakyat meneribitkan TAP MPR yang sangat fenomenal yang menjadi landasan bagi pendirian KPK maupun langkah-langkah pemberantasan korupsi lebih lanjut,” ucap Sudirman.

Lalu, Sudirman mencalonkan diri sebagai capim KPK lantaran yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mewujudkan komitmen memberantas korupsi seakar-akarnya.

“Bahkan (Prabowo) sempat melakukan satu warning ‘hati-hati para koruptor’ ini satu harapan baru dan rasanya pak Prabowo juga punya untuk membuat KPK kuat,” ucap Sudirman.

Menurutnya, pergantian pemimpin nasional adalah momentum baik bagi masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Semakin banyak orang yang menjadi calon pimpinan, maka pansel dan Presiden Jokowi akan dimudahkan untuk memilih yang terbaik di antara yang baik.

“Kita beri kesempatan pada pansel bekerja dengan independen supaya yang disodorkan kepada presiden dan dikirim kepada komisi lll DPR betul-betul figur yang dibutuhkan untuk situasi saat ini,” ujar Sudirman.

Pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2024-2029 dan Dewan Pengawas (Dewas) resmi ditutup pada Senin, 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB. Data terakhir, ada 525 orang yang melakukan pendaftaran dengan perincian, sebanyak 318 orang mendaftar sebagai capim.

“Penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB. Dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang. Dengan rincian, jumlah pendaftar capim sebanyak 318 orang terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan,” kata Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Arief Satria dalam keterangan video, Selasa, 16 Juli 2024.

Sedangkan, 207 orang lainnya mendaftar sebagai Dewas KPK. Dari jumlah itu, terdapat 184 laki-laki dan 23 perempuan. Proses selanjutnya, Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah. Hasil verifikasi akan diumumkan pada Rabu, 24 Juli 2024 melalui aplikasi apple serta laman kpk.go.id dan setneg.go.id.

Arief menyampaikan, mulai 24 Juli sampai 24 Agustus 2024, Pansel meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi.

“Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi apple dan Gmail kepada Pansel KPK,” ujarnya.***