Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dipimpin Fadli Zon Ketua BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kehormatan kepada HE. Dennis Francis Presiden Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Executive Committee di IPU (Organisasi Parlemen Dunia) menyerukan perlunya reformasi organisasi internasional tersebut khususnya dalam hal pengambilan keputusan di Dewan Keamanan.

Seruan ini disampaikan seiring pengesahan resolusi Admission of new Members to the United Nations pada 10th Emergency Special Session dari Majelis Umum PBB yang memberikan hak-hak dan privilese tambahan kepada Palestina dalam berpartisipasi di PBB. Resolusi Majelis Umum PBB yang mencerminkan kehendak mayoritas bangsa-bangsa tersebut juga menganggap Palestina layak menjadi anggota PBB.

Tantangan berikutnya adalah memastikan Dewan Keamanan PBB menindaklanjutinya dalam pembahasan berikutnya. Hak veto terus menjadi hambatan dalam multilateralisme.

“DPR RI berpandangan melalui kepemimpinan di Majelis Umum PBB, reformasi organisasi termasuk DK PBB dapat dilakukan, dan dapat menjadi agenda bagian dari kesepakatan KTT Untuk Masa Depan atau UN Summit for the Future pada September nanti,” jelas Fadli dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Fadli Zon mengapresiasi kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB dalam beragam isu termasuk isu Palestina. Ia mendorong aktifnya kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia yang telah menjadi nilai universal untuk terus dihormati.

“Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya UNRWA Pledging Conference yang menegaskan kembali upaya pendanaan terhadap organisasi dimaksud. Indonesia juga meningkatkan kontribusi regulernya dari sekitar US$ 600.000 pada 2023 menjadi US$ 1.200.000 per tahun pada 2024 dan dana hibah senilai US$ 2.000.000,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar diplomasi parlemen dapat menjadi agenda pembahasan di Majelis Umum PBB. Diplomasi Parlemen menjadi fitur tersendiri dalam pertumbuhan arsitektur multilateralisme dan meluasnya aktor tata kelola global (global governance).

“Apapun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi), mengharapkan agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB. Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB.

Sementara, Dennis Francis Presiden Majelis Umum PBB mengakui adanya hubungan erat antara diplomasi global dengan peran parlemen dan mendukung penguatan peran diplomasi parlemen, termasuk melalui IPU.

Dalam merespon isu UN Summit for the Future, ia menguraikan sejumlah agenda-agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut akan sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan global di masa depan.

Beberapa hal yang menjadi sorotannya adalah berkaitan dengan meningkatnya tinggi permukaan air laut hingga anti-microbial resistance (AMR), yang terjadi karena virus, bakteri, parasit, atau jamur menjadi resisten akibat obat-obatan.

Selain itu, Presiden Majelis Umum juga menyoroti tantangan penggunaan AI (artificial intelligence) yang telah masif dan pesat. Penggunaan AI memiliki dampak positif tetapi pada saat bersamaan memiliki tantangan untuk pencegahan dampak-dampak negatifnya.

Kunjungan Kehormatan tersebut dilakukan Delegasi BKSAP DPR RI di sela-sela kegiatan IPU – UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development yang dihelat Selasa (16/7/2024) ini.(faz/iss)