Jakarta: Panitia seleksi (pansel) membeberkan jumlah pendaftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB. “Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang,” kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK Arif Satria di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Arif menjelaskan sebanyak 318 orang mendaftar bagai capim KPK. Rinciannya 298 orang laki-laki dan 20 perempuan. “Jumlah pendaftar calon Dewan 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan,” ujar Arif.   Pansel capim KPK-Dewas berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Dokumen yang sudah masuk akan diverifikasi oleh para tim. “Kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tgl 24 juli 2024 melalui aplikasi apple serta laman kpk.go.id dan setneg.go.id,” ucap Arif. Pansel capim KPK-Dewas juga membuka pintu saran dari masyarakat. Masukan bisa dikirimkan mulai 24 Juli 2024 sampai 24 Agustus 2024. “Kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi apple dan Gmail kepada pansel KPK,” kata Arif. Sebanyak dua Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak menyatakan maju lagi sebagai capim Lembaga Antirasuah. Lalu, ada juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang juga mendaftar dalam seleksi itu. “Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman humas. Bahwa ini saya daftar, saya daftar buat pimpinan nih,” kata Pahala dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Pahala mengaku sedikit kurang percaya diri dengan pendaftarannya. Namun, dia mengaku harus maju sebagai capim untuk memperbaiki sejumlah masalah yang kini menerpa instansinya. Pahala juga mengaku mau daftar karena sudah lama bergabung dengan KPK. Dia mengaku memahami kebutuhan instansinya untuk pemberantasan korupsi di masa depan. 

Jakarta: Panitia seleksi (pansel) membeberkan jumlah pendaftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB.
 
“Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang,” kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK Arif Satria di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
 
Arif menjelaskan sebanyak 318 orang mendaftar bagai capim KPK. Rinciannya 298 orang laki-laki dan 20 perempuan.
“Jumlah pendaftar calon Dewan 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan,” ujar Arif.
 
Pansel capim KPK-Dewas berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Dokumen yang sudah masuk akan diverifikasi oleh para tim.
 
“Kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tgl 24 juli 2024 melalui aplikasi apple serta laman kpk.go.id dan setneg.go.id,” ucap Arif.
 
Pansel capim KPK-Dewas juga membuka pintu saran dari masyarakat. Masukan bisa dikirimkan mulai 24 Juli 2024 sampai 24 Agustus 2024.
 
“Kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi apple dan Gmail kepada pansel KPK,” kata Arif.
 
Sebanyak dua Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak menyatakan maju lagi sebagai capim Lembaga Antirasuah. Lalu, ada juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang juga mendaftar dalam seleksi itu.
 
“Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman humas. Bahwa ini saya daftar, saya daftar buat pimpinan nih,” kata Pahala dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
 
Pahala mengaku sedikit kurang percaya diri dengan pendaftarannya. Namun, dia mengaku harus maju sebagai capim untuk memperbaiki sejumlah masalah yang kini menerpa instansinya.
 
Pahala juga mengaku mau daftar karena sudah lama bergabung dengan KPK. Dia mengaku memahami kebutuhan instansinya untuk pemberantasan korupsi di masa depan. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ABK)