Sentimen
Positif (80%)
16 Jul 2024 : 22.20
Informasi Tambahan

Kasus: korupsi

Pimpinan KPK Berikutnya Harus Independen, Bukan Anggota TNI atau Polri

16 Jul 2024 : 22.20 Views 2

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

Pimpinan KPK Berikutnya Harus Independen, Bukan Anggota TNI atau Polri

PIKIRAN RAKYAT - Dalam kondisi yang semakin memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat membutuhkan kepemimpinan yang bersih dan berintegritas tinggi untuk memperbaiki citra yang saat ini terpuruk. Mantan pimpinan yang nyata-nyata berkhianat terhadap marwah institusi, lalu pegawai yang malah menjadi pelaku pungutan liar. Terakhir, disebutkan banyak pegawainya yang terjerumus dalam kegiatan judi online.

Padahal keberadaan KPK masih sangat krusial di Indonesia, terutama karena sistem pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum optimal. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan ASN secara berjamaah menunjukkan bahwa pengawasan internal masih jauh dari memadai.

Korupsi yang merajalela di kalangan ASN menuntut keberadaan lembaga antirasuah yang kuat dan berwibawa. Namun, citra KPK yang terpuruk saat ini menghambat efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

“Hanya dengan dipimpin oleh figur yang benar-benar bersih dan berintegritas tinggi, KPK bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi,” kata pengamat hukum Yesmil Anwar kepada kontributor PIKIRAN RAKYAT Dewiyatini pada Selasa 16 Juli 2024.

Baca Juga: Gigih Menebar Ilmu di Batas Dua Kabupaten, Kisah SDN Cikapundung 1 Bertahan dalam Keterbatasan

Yesmil mengatakan pekerjaan yang cukup berat untuk mencari dan menyeleksi orang yang betul-betul dianggap orang yang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Bisa saja mereka adalah tokoh-tokoh lama yang sudah sepuh atau tokoh yang masih muda tapi bersih dari cengkeraman politik. Yesmil menyebut tim panitia seleksi harus benar-benar mampu menjaring mereka.

Namun Yesmil mengkhawatirkan bila ada anggota Polri dan TNI yang turut dalam pencalonan pimpinan KPK. Dalam pemikiran Yesmil, rezim berikutnya dipimpin oleh seseorang yang berasal dari TNI.

“Apalagi dengan jelas menyebutkan mendukung keberlanjutan, saya khawatir dengan pimpinan yang berasal dari TNI dan Polri akan dianggap sebagai bagian yang mendukung rezim. Pimpinan KPK harus mereka yang independen,” ujarnya.

Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Yesmil menyebutkan serenteng pimpinan KPK harus mampu mengangkat kembali harkat KPK yang dicemari tungai-tungai. Jangan lagi dibiarkan tungai penganggu itu merusak KPK dari dalam.

Pada kenyataannya, kata Yesmil, KPK masih dibutuhkan di Indonesia. KPK masih menjadi simbol good will untuk membangun pendidikan anti korupsi sebagai tugas lain KPK selain penindakan.

“Kebutuhan terhadap KPK semakin surut, kalau inspektorat di lembaga ASN mampu menjalankan tugasnya. Saat ini jelas tidak berjalan. Nyatanya masih riuh korupsi berkelompok oleh ASN,” katanya.

Yesmil mengatakan dari sisi regulasi, sudah berimbang. KPK tidak lagi di-superior-kan sebagai lembaga. Kalau memang akan ada revisi, bisa dilakukan di beberapa pasal terutama yang menyangkut rekrutmen.

KPK harus menghentikan pegawai yang memiliki rekam jejak buruk. Karena bisa saja masih banyak mereka yang mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK memiliki kepentingan politik.

Selain penindakan, KPK memiliki peran penting dalam pendidikan anti korupsi. Upaya pencegahan melalui pendidikan ini merupakan kunci untuk membentuk budaya antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang bersih di KPK akan memastikan bahwa program-program pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga perilaku korupsi dapat dicegah sejak dini.

Diakui Yesmil, berat bagi KPK untuk memperbaiki citranya akibat perilaku dari pimpinan sebelumnya, juga pegawainya. Namun, sebisa mungkin, KPK harus mampu mempertahankan slogannya yang tidak akan tebang pilih terhadap koruptor.

“Kalau KPK masih ikut-ikutan, KPK akan terjerumus lebih dalam. Lebih rusak,” ucapnya.

KPK harus bisa menghindarkan diri agar tidak jadi bagian dari praktik seperti itu. “Akan makin kelihatan, tebang pilihnya ke arah mana. Seperti yang dilakukan Kejagung di pemilu lalu. Saya sangat prihatin dengan profesionalisme penegak hukum kita,” katanya.

KPK sendiri harus lebih ulet memerangi praktik korupsi karena terjadi dimana-mana. Banyak musuh KPK yang akan terus berperang menundukkan KPK demi kepentingan mereka.***

Sentimen: positif (80%)