Kejaksaan Agung (Kejagung) RI turut dilibatkan dalam Satgas Impor Ilegal berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap kasus impor ilegal.

"Kami sebenarnya menunggu udah beberapa kasus-kasus kita tindak, mulai dari tekstil, bahkan mungkin lebih yang 7 (komoditas)," kata ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Burhanuddin menyebut pihaknya sudah tahu jaringan-jaringan yang memasok barang impor ilegal ke Indonesia. Melalui Satgas Impor Ilegal, lanjut dia, pihaknya siap bersinergi untuk melakukan penindakan.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita bersinergi dengan perdagangan, dan saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali tapi sampai tuntas. Karena kita punya jaringan, kita tahu jaringan-jaringannya dan Insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh pak Mendag, dan kami siap untuk tindakan itu," tuturnya.

Satgas Impor Ilegal Dibentuk

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan siang ini. Keduanya membahas terkait Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

"Kami tadi memang sengaja beberapa hari ini saya berkoordinasi dan sengaja bertemu mendiskusikan sekaligus minta dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty dan baja," kata Zulhas di kantor Kejagung RI, Selasa (16/7).

Zulhas mengatakan, Satgas tersebut nantinya akan terdiri dari beberapa lembaga atau institusi mulai dari Kementerian, Kejaksaan, Polri hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pembentukan satgas impor ilegal ini ditargetkan pada pekan ini.

Satgas ini akan fokus kepada tujuh komoditas, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Dari hasil diskusi bersama, ada perbedaan data produk antara BPS dan data dari negara asal. Nantinya, Satgas Impor Ilegal akan mendalami dan melakukan penindakan terkait hal tersebut. Zulhas berharap pembentukan Satgas Impor Ilegal tersebut bisa segera rampung sepenuhnya.

"Semua kita undang semua diskusi panjang dengan mereka dan kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar, antara data resmi BPS tujuh produk itu yang masuk ke kita dengan apa yang data dari negara asal. Jadi, kalau negara asal misalnya nilainya 360 juta dolar di kita terdata 116 juta dolar," kata dia.

"Oleh karena itu kami minta dukungan dari Kejagung untuk membikin tim segera melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, tentu kita akan serahkan penegakan hukum ke Kejaksaan," imbuhnya.