TAGAR.id, Jakarta - Presiden Jokowi buka suara soal munculnya polemik terkait rencana pembeli BBM subsidi bakal dibatasi. Wacana ini sebelumnya dikemukakan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi menegaskan belum ada rencana pembatasan. "Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (membatasi subsidi). Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah akan memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya.

Langkah ini diambil agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata dia di akun Instagram pribadinya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.

Pernyataan itu kemudian juga dibantah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan pemerintah justru membahas penurunan kadar sulfur yang ada dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia.

“Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Kamis, 11 Juli 2024. []