Abadikini.com, JAKARTA – UU Nomor 34/2004 tentang TNI dinilai masih memiliki titik lemah terkait filosofi keamanan nasional dan peran TNI. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Kajian Keamanan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, saat mengkaji lebih mendalam UU TNI saat ini.

“UU 34/2004 tentang TNI mengatur lingkup peran, fungsi, dan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, ada beberapa otokritik yang mengindikasikan kelemahan dalam beleid ini terkait dengan filosofi keamanan nasional dan peran TNI,” kata Abdul Haris dikutip dari RMOL, Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa UU 34/2004 dinilai kurang mengakomodasi konsep keamanan nasional yang holistik. “Keamanan nasional tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. UU ini lebih menekankan pada peran militer dalam menjaga keamanan khususnya menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI, sementara aspek-aspek non-militer kurang mendapat perhatian,” jelasnya.

Menurut Abdul Haris, Indonesia perlu banyak mengkaji filosofi keamanan nasional dari pakar seperti Kenneth Waltz, pendiri teori realisme struktural atau neorealisme, yang berpendapat bahwa struktur anarkis sistem internasional memaksa negara untuk mencari kekuatan dan keamanan. “Negara bertindak untuk bertahan hidup di bawah ketidakpastian dan ancaman dari negara lain,” tukasnya.

Pakar lainnya, seperti Barry Buzan, yang memperkenalkan konsep keamanan lebih luas dalam berbagai dimensi, juga perlu menjadi rujukan. “Buzan dalam bukunya ‘People, States, and Fear’ menyarankan bahwa keamanan nasional tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buzan menekankan pentingnya melihat ancaman dalam berbagai dimensi,” urainya.

Menghadapi kondisi geografis Indonesia yang berada dalam ring of fire (cincin api kebencanaan), peran TNI dalam tugas kemanusiaan dan kebencanaan sangat terbukti diandalkan. “TNI memiliki tugas pokok untuk pertahanan negara, tetapi juga sering terlibat dalam tugas-tugas non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Perannya sangat terbukti diandalkan bagi kepentingan umum ini,” jelasnya lagi.

Abdul Haris menambahkan bahwa penguatan peran TNI dalam operasi non-militer dapat diintegrasikan dengan filosofi keamanan nasional yang holistik. “Mengingat ancaman keamanan saat ini semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek selain militer,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa penguatan peran TNI dalam operasi non-militer perlu diperkuat dengan landasan hukum yang jelas. “Revisi UU TNI yang diinisiasi DPR jadi momentum untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi peran TNI dalam operasi non-militer, termasuk aturan tentang batasan dan mekanisme akuntabilitas agar peran TNI dalam tugas-tugas non-militer tidak melampaui batas dan tetap berada dalam kerangka demokrasi,” bebernya.

Abdul Haris berharap bahwa secara kelembagaan, TNI harus menjadi bagian integral dari rencana keamanan nasional yang komprehensif. “Ini mencakup rencana kontijensi terhadap ancaman non-tradisional seperti bencana alam, perubahan iklim, terorisme, dan krisis kesehatan. Integrasi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara TNI dan semua lembaga terkait,” harapnya.

Penulis buku ‘Sejarah Kontemporer TNI dan Politik di Indonesia’ ini mendorong DPR sebagai penyusun RUU untuk memperkuat filosofi keamanan nasional dan peran TNI. “TNI sudah terbukti berhasil mereformasi dirinya sebagai lembaga yang paling profesional dalam menjalankan amanat reformasi. Kini saatnya DPR dapat mengakomodasi konsep keamanan yang lebih komprehensif guna membangun TNI sebagai garda utama pertahanan negara yang tangguh, kuat, dan semakin profesional,” tandasnya.