PIKIRAN RAKYAT - Semakin banyak orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, maka peluang mendapatkan pimpinan berkualitas akan semakin besar. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Dia juga meyakini jumlah orang yang mendaftar akan semakin bertambah menjelang penutupan pendaftaran pada Senin, 15 Juli 2024, tengah malam.

Sejauh ini, sudah ada 244 orang mendaftar sebagai capim dan 166 orang mendaftar sebagai calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Agar Indonesia bisa mendapatkan pimpinan KPK yang berkualitas peluang itu semakin besar diharapkan dengan lebih banyak lagi pendaftar. Kami masih berkeyakinan bahwa jumlah itu Insya Allah akan bertambah sampai dengan tengah malam nanti,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 15 Juli 2024.

Oleh karena itu, Tessa mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK sebelum masa pendaftaran ditutup. Menurutnya, masih ada waktu bagi insan-insan pemberantas korupsi untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

“Kalau terkait perpanjangan kita serahkan ke Pansel, penilaiannya, apakah nanti dibutuhkan perpanjangan masa pendaftaran atau tidak, jadi tidak di KPK nanti,” ujarnya.

Nawawi Pomolango enggan mengikuti jejak koleganya di KPK, Nurul Ghufron yang kembali mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Dia tidak mau lagi memimpin KPK lantaran banyaknya masalah yang terjadi di internal lembaga antirasuah.

Menurut Nawawi, rentetan persoalan tidak hanya terjadi di level pimpinan. Akan tetapi, dia tidak menyebut secara spesifik soal problematika di komisi antirasuah, pun di bidang mana saja permasalahan itu ada. Sebelumnya, pimpinan KPK yang bermasalah yakni Firli Bahuri. Dia menjadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal Pimpinan,” kata Nawawi kepada wartawan, Senin, 15 Juli 2024.

Sementara itu, Alexander Marwata yang telah dua periode mengemban tugas sebagai wakil ketua KPK tidak bisa lagi mendaftar sebagai capim. Dia juga tidak berminat melamar pekerjaan menjadi anggota Dewas KPK dan memilih untuk menikmati hidup sebagai pensiunan.

“Tidak (daftar anggota Dewas KPK). Saya mau pensiun setelah di KPK,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 15 Juli 2024.

Pria yang karib disapa Alex ini juga mengaku lelah melihat kondisi di KPK. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya political will atau komitmen politik dan dukungan penuh dari presiden.

“Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri,” tuturnya.

Alex menyampaikan, KPK harus menjadi lembaga yang mensupervisi penanganan perkara korupsi. Sehingga, semua surat perintah penyidikan (sprindik) kasus rasuah harus diterbitkan KPK, meskipun pelaksanaan penyidikannya bisa dibantu penyidik Polri maupun kejaksaan.

“Tapi mereka harus melaporkan hasil penyidikannya ke KPK,” ujar Alex.

Nurul Ghufron mendaftar sebagai calon pimpinan KPK petahana atau incumbent lantaran masih menjabat sebagai komisioner lembaga antirasuah bersama Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Johanis Tanak.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya turut serta mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029,” ucap Ghufron kepada wartawan, Senin, 15 Juli 2024.

Ghufron mengaku mendaftarkan diri kembali sebagai pimpinan KPK lantaran memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, dia juga mengajak seluruh pihak dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai komisioner lembaga antirasuah.

“Ini adalah bagian dari komitmen saya untuk terus memberantas korupsi dan karenanya kami atas nama pimpinan KPK saat ini turut mengundang agar putra putri terbaik bangsa Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi bagian peserta calon pimpinan KPK,” ujarnya.

Menurut Ghufron, semakin banyak yang mendaftar, maka akan banyak pula pilihan sosok-sosok capim yang pantas memimpin KPK. Ke depannya, kata dia, calon terbaiklah yang akan terpilih memimpin KPK lima tahun ke depan.

“Oleh karena itu sekali lagi, kami mengundang kepada semuanya, baik internal atau eksternal KPK, baik penegak hukum, akademisi, NGO (Non Governmental Organization), CSO, maupun masyarakat lain yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk turut serta menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK periode 2024-2029.

Dia menuturkan, memberantas korupsi tidak cukup dengan kata-kata dan tulisan bernarasi yang baik-baik. Menurutnya, seribu kata-kata masih kalah dengan satu perbuatan dalam pemberantasan korupsi.

“Tak cukup memberantas korupsi, dengan berkata-kata baik, dengan tulisan baik. Seribu tulisan baik, seribu kata-kata baik, masih kalah dengan satu perbuatan baik dalam pemberantasan korupsi,” tutur Ghufron.

Bagi masyarakat yang tidak mendaftar, Ghufron meminta agar dapat memantau seleksi pimpinan KPK serta memberikan kritik dan saran kepada Panitia Seleksi (Pansel).

“Karena kepedulian anda adalah bagian dari pembentuk terpilihnya pimpinan-pimpinan terbaik bagi pemberantasan korupsi periode 2024-2029. Sekali lagi Indonesia akan jaya, akan makmur, akan adil kala Indonesia bebas korupsi,” ujarnya.***