Samrut Lellolsima | Sabtu, 13/07/2024 15:24 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI dari F-Golkar, Puteri Anetta Komarudin (Foto: Humas DPR RI)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Pembiayaan Investasi senilai Rp12,9 triliun dan PMN Non Tunai senilai Rp14,4 triliun untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mendukung optimalisasi PMN yang telah disetujui, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan beberapa catatan.

“Pada sektor perkeretaapian, saya mendukung PMN pada KAI untuk pengadaan KRL Commuter Line sebagai angkutan umum massal yang nyaman dan aman. Sehingga mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum supaya mengurangi kemacetan, sekaligus mengurangi emisi karbon. Selain itu, PMN pada INKA harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian produksi gerbong kereta dalam negeri,” jelas Puteri dalam keterangan resminya, Sabtu (13/7).

Sebagai informasi, PT KAI menerima PMN tunai senilai Rp2 triliun untuk pengadaan gerbong KRL Commuter Line. Sementara itu, PT INKA menerima PMN tunai senilai Rp965 Miliar untuk pengembangan pabrik Banyuwangi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kereta api dalam negeri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendukung rekomendasi pemberian PMN Tunai senilai Rp1,5 triliun kepada PT PELNI untuk keperluan pembelian 3 (tiga) kapal baru dan PMN Non Tunai sebesar Rp367,5 miliar kepada ASDP Ferry Indonesia dalam bentuk 10 Kapal Motor Penumpang.

“Pada dasarnya, kami mendukung PMN pada PELNI untuk peremajaan kapal penumpang yang memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Karenanya, kami ingatkan agar kapal penumpang yang baru nanti dapat segera beroperasi secara optimal dengan tarif yang tetap terjangkau. Sehingga, dapat melayani masyarakat dengan baik, terutama pada saat musim liburan,” tambah Puteri.

Pada klaster perumahan, Puteri juga menyoroti pemberian PMN Tunai bagi PT Sarana Multigriya Finansial senilai Rp1,89 triliun untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PMN Non Tunai pada Perum Perumnas senilai Rp1,1 triliun dalam bentuk tanah dan rusunawa milik Kementerian PUPR, dan PMN Non Tunai bagi PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp1,2 triliun untuk pengembangan kawasan terpadu.

“Saat ini backlog perumahan masih sangat besar hingga 9,9 juta. Sehingga, kami harapkan aset dari PMN kepada Perumnas, SMF, dan SEG dapat mengatasi masalah tersebut. Termasuk memastikan kualitas rumah yang akan disalurkan kepada masyarakat. Karena ketika kami turun ke masyarakat, kami masih sering mendapatkan keluhan terkait kualitas rumah dari program KPR pemerintah,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri mendorong PMN Non Tunai bagi Pertamina berupa aset Jaringan Gas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, Infrastruktur SPBG, dan Instalasi Fuel Hydrant senilai Rp4,1 triliun maupun PMN Non Tunai bagi PT Perkebunan Nusantara III senilai Rp828 miliar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Kwala Sawit, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Pagar Merbau, dan Aset Off Farm.

“Aset ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar tetap produktif dan tidak mangkrak. Sehingga, aset ini tak hanya untuk mengejar pendapatan, tapi juga mendukung energi berkelanjutan.” tutup Puteri.

Warta DPR Komisi XI Puteri Komaruddin PMN 2024 Golkar