Tahapan awal Pilkada Kota Depok dimulai dengan merekrut badan khusus atau adhoc, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), dengan memilih 55 anggota PPK di 11 kecamatan dan melantik 189 anggota PPS di 63 kelurahan.

Dengan dukungan personel tersebut, KPU  setempat optimistis pilkada bakal berjalan lancar, aman, sukses, mencapai target partisipasi pemilih, serta menghasilkan pemimpin terbaik.

Pada pilkada tahun ini, KPU setempat menargetkan pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sebesar 82 persen atau meningkat tajam dibanding Pilkada Kota Depok 2020 yang mencapai 62 persen.

KPU Kota Depok mencatat, sekitar 55 persen pemilih muda masuk daftar pemilih tetap. Mereka merupakan gabungan Generasi Milenial dan Generasi Z.

Pemilih Generasi Z tercatat 294.467 orang, sedangkan Generasi Milenial sebanyak 500.558 pemilih.

Ketua KPU Kota Sepok Willy Sumarlin menyebut data yang tersedia masih dalam bentuk pencocokan dan penelitian atau coklit ini. Akan tetapi ketika menjadi daftar pemilih tetap (DPT), diperkirakan jumlahnya tidak berbeda jauh. Kelompok ini mewakili lebih dari 50 persen dari total pemilih.

Berdasarkan DPT pada Pemilu 2024, jumlah pemilih tercatat 1.393.282 orang, terdiri atas 684.876 pemilih laki-laki dan 708.406 pemilih perempuan.

Pada Pemilu 2024, partisipasi pemilih melampaui target dengan capaian 82,83 persen dari target 77 persen. Padahal pada Pilkada 2020, partisipasi pemilih hanya 62 persen.

Angka golput tinggi pada Pilkada 2020  didominasi oleh kalangan muda. Penyebabnya, antara lain, mereka kurang tertarik datang ke TPS karena tidak paham peserta pilkada dan kurang informasi politik

Dengan persentase dominan dalam jumlah pemilih, anak muda berperan vital dalam menentukan Wali Kota Depok pada 5 tahun mendatang. Suara mereka menjadi penentu masa depan kota ini pada masa mendatang.

Guna melecut partisipasi pemilih pada Pilkada Depok dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, KPU setempat menyiapkan berbagai cara untuk mengajak Gen Z dan Milenial menggunakan hak suaranya.

Caranya, menurut Willy, komisioner KPU Depok terjun langsung ke kantong-kantong suara dengan sosialisasi pilkada ke berbagai segmen terutama pada pemilih muda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

KPU Kota Depok juga mempunyai program KPU Goes to Campus dan KPU Goes to School untuk menyasar pemilih Generasi Z. Cara ini diharapkan bisa memacu partisipasi anak muda dalam pilkada.

Sosialisasi itu melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan pelajar SMA/SMK di Kota Depok.

Upaya lain yang dilakukan KPU Depok menyasar pemilih muda, misalnya, dengan menggelar kontea cerdas cermat pilkada untuk pelajar SLTA.

Kontes tersebut akan menambah wawasan pemilih muda mengenai Pilkada Depok sehingga menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya menyalurkan aspirasi politik.

Selain itu, juga menggelar sosialisasi di UI dan akan dilanjutkan ke kampus-kampus lain di Kota Depok.

Dengan tambahan wawasan tentang pilkada, para mahasiswa diharapkan lebih peduli politik sehingga mau menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024.

KPU Kota Depok juga mengadakan lomba stand up commedy yang banyak digandrungi pemilih muda. Dari pertunjukan sarat komedi tersebut diharapkan mengunggah mereka untuk memilih pemimpin daerah.

Selain diskusi untuk mendongkrak partisipasi pemilih, KPU Depok pun menghelat jalan sehat dan sepeda santai yang melibatkan masyarakat luas.

Bukan hanya di dunia nyata, KPU Depok juga aktif melakukan sosialisasi di media sosial, melalui platform KPU Depok, seperti Facebook, Tiktok, Instagram, dan lainnya.

Untuk para calon kepala daerah, mereka bisa memanfaatkan secara luas media digital untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Dengan konten yang kreatif, efektivitasnya bisa jauh lebih tinggi dibanding menggunakan baliho, spanduk, poster, dan media luar ruang lain yang cenderung merusak pemandangan dan lingkungan.

Tidak kalah penting untuk menyebarluaskan pelaksanaan pilkada Depok, KPU juga melakukan kerja sama dengan berbagai media massa, baik itu media cetak, media online, radio, maupun televisi.

Selain itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Depok juga mendorong warga Depok yang masih ber-KTP DKI Jakarta untuk berpindah KTP Depok.

KPU Depok mencatat ada 24 ribu warga Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tinggal di Depok. Mereka harus melengkapi administrasi kependudukan. Artinya, untuk bisa didata sebagai pemilih harus pindah KTP.

Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mencatat 24 ribu warga DKJ yang tinggal di Depok, namun baru 11 ribu yang melapor ke Disdukcapil.

Untuk bisa mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Depok dibutuhkan 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Depok yang berjumlah 50 kursi.

Hasil Pemilu 2024 mencatat, hanya PKS yang bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. PKS mendapatkan 13 kursi dari 50 kursi di DPRD atau sudah lebih dari 20 persen. Partai Gerindra: 8 kursi, Golkar: 7 Kursi, PDIP: 6 kursi, PKB dan Demokrat masing-masing 5 Kursi, PPP dan PAN 2 kursi, PSI dan Nasdem satu kursi.

Pengawasan pilkada

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyiapkan Pojok Pengawasan yang dirancang sebagai pusat informasi dan tempat pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu.

Tujuannya agar pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan sesuai aturan, lancar, dan tanpa ekses apa pun.

Masyarakat, kata Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif, dapat langsung melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada, termasuk pelanggaran administratif, kode etik, dan tindak pidana pemilu.

Pengawasan ASN terkait Pilkada 2024, kata Fathul, tetap dilakukan, meski kampanye belum dimulai. Selain itu, juga pengawasan terhadap konten di media sosial yang diunggah oleh ASN saat masa kampanye pilkada.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Depok harus dipatuhi, mereka dilarang berpihak kepada salah satu calon kepala daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok mengingatkan ASN agar menjaga netralitasnya dan tidak terlibat politik praktis pada Pilkada Depok.

Pemkot Depok sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 270/343-Huk yang menegaskan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN). Sebagai pelayan masyarakat, seluruh ASN dilarang mencampuri urusan politik praktis.

Bila ada ASN yang melanggar aturan tersebut, BKPSDM Kota Depok akan memanggil dan menindak tegas sesuai peraturan. "Sanksinya, ada ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis pelanggarannya. Nanti akan didalami ihwal indikasi terkait hal itu oleh BKPSDM," kata Kepala BKPSDM Kota Depok Rahman Pujianto.

KPU Depok berharap pilkada tahun ini mampu menghasilkan pemimpin yang yang amanah sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024