Sosok pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN) harus tegas dan bersih, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai memenuhi kriteria tersebut. Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa keberadaan BPN sangat ideal untuk diwujudkan.

Dalam diskusi yang digelar oleh Universitas Paramadina, ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terlalu kuat, mengurusi berbagai aspek mulai dari penerimaan anggaran, kebendaharaan, hingga perusahaan negara.

Namun, Samirin juga menekankan bahwa pembentukan BPN harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan, baik dalam hal koordinasi maupun administrasi, yang dapat memperparah kondisi fiskal Indonesia yang sudah ketat.

"Intinya adalah bea cukai dan pajak dipimpin oleh seseorang yang tegas dan bersih serta di bawah langsung komando presiden," ujar Samirin.

Menurutnya, karakter mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memenuhi kriteria tersebut. "Kalau orangnya, saya tidak tahu, ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang hands-on, tegas, dan keras. Barangkali tipikal seperti Pak Purnama itu bisa dimanfaatkan untuk BPN," tambahnya.

Baca Juga: Megawati Lantik Ganjar dan Ahok ke Posisi Strategis di PDI Perjuangan

Pendirian BPN dicetuskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam dokumen visi, misi, dan program Prabowo-Gibran. Pendirian BPN ditargetkan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mendukung pembentukan badan ini untuk menaikkan rasio pajak.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.