PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar tidak menyalahi UU yang berlaku.

"Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi UU apalagi UUD," kata Puan.

"Seperti apa ini harapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut," ujarnya kemudian.

Puan menyebut revisi UU Wantimpres bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 berakhir apabila waktu pembahasan antara DPR dan Presiden mencukupi.

"Yang pasti jika memang dimungkinkan selesai, jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden menandatangani Undang-Undang tersebut sebelum masa jabatan Presiden yang sekarang berakhir," ujarnya.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan ada sejumlah perubahan dari RUU tentang Wantimpres. Supratman mengatakan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung mengikuti kebutuhan presiden.

"Menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah, itu satu," tutur Supratman.***