FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pembatasan pembelian bensin subsidi sudah terdengar sejak beberapa bulan lalu.

Melalui  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana akan memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Rencana ini disebut akan mulai dilakukan bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus mendatang.

Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan,”

“Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Ini tentunya membuat masyarakat harus bersiap dan semakin sulit karena pemerintah akan segera melakukan pembatasan.

Ferdinand Hutahaean, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyinggung terkait subsidi yang didapatkan oleh penjabat dan rakyat itu sendiri.

Menurutnya, ada ketimpangan dari yang di dapatkan. Dimana, pejabat mendapatkan jauh lebih besar ketimbang rakyat.

“Kalau mau jujur, SUBSIDI NEGARA TERHADAP PEJABAT JAUH LEBIH BESAR DARIPADA YANG DITERIMA RAKYAT,” kata Ferdinand Hutahaean di cuitan akun X pribadinya.

Lanjut, ia kembali menyinggung terkait tunjangan yang luar biasa yang di dapatkan oleh pejabat.

Dimana, Ferdinan sedikit memberikan singungan bahwa kolor dari pejabar pun merupakan tanggungan dari negara.

“Kita lihat saja tunjangan para pejabat kita, KOLOR nya pun dibeli negara..!!,” ujarnya.

(Erfyansyah/fajar)