FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Jokowi yang sebelumnya optimis berkantor di IKN pada Juli 2024 hampir pasti tak terlaksana alias batal.

Pasalnya, Jokowi mengumumkan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli tahun ini. Hal itu disebabkan karena infrastruktur penunjang yang belum layak.

Menanggapi hal tersebut pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauziyah Tyassuma alias Dokter Tifa turut mengomentari pernyataan presiden. Dia menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan ayah Gibran itu yang banyak di antaranya bertolak belakang.

"Dia bakal ngomong pindah IKN ditunda, seenteng dia ngomong tahun 2024 gedung-gedung menjulang di IKN,
seenteng dia ngomong batal ngantor di IKN gara-gara listrik dan air belum kepasang,
seenteng dia ngomong investor membludak oversubcribe lalu bilang investor belum ada," tulis Dokter Tifa dikutip dari akun pribadinya di X, Rabu (10/7/2024).

"Seenteng dia bohong 11.000 triliun di kantongan,
Seenteng 10 tahun ini omongan bohong bohong dan bohong terus setiap hari lewat mulut nggedabrus asal njeplak ngga ngotak," sambungnya di cuitan yang sama.

Sebelumnya, saat diwawancarai sejumlah awak media, Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Negara menyatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan laporan terkait progres pembangunan infrastruktur di IKN.

Salah satunya adalah tentang infrastruktur air dan listrik yang belum siap digunakan. Meski begitu, kantor Presiden sudah siap.

“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan),” ucap Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR. (bs-sam/fajar)