JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenahi diri setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas kasus asusila.

Hal ini disampaikan Wapres menanggapi pandangan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menilai KPU sudah tidak layak menyelenggarakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

Wapres berpandangan, Pilkada serentak adalah agenda nasional yang secara undang-undang dimandatkan kepada KPU untuk menyelenggarakannya. Untuk itu, ia meminta KPU untuk membenahi diri atas kritikan tersebut.

Baca juga: Soroti Kualitas KPU RI, Mahfud MD Dorong Pemerintah Ganti Semua Komisioner

“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” kata Wapres di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Wapres menilai, kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan.

Dengan demikian, apabila ada oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji, tidak bisa dianggap sebagai gambaran kinerja sebuah institusi.

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja,” kata Wapres.

Namun, Wapres tetap mengimbau KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan memastikan tidak ada kecurangan dalam penyelenggaraannya.

Baca juga: KPU Bantah Mahfud soal Perjalanan Dinas untuk Asusila

Wapres berharap kasus hukum yang melibatkan oknum pimpinan KPU tidak menjadi penghalang kinerja dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan, kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan pilkadanya, lebih penting saya kira itu,” kata Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan. Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud dikutip Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Sebab, menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap.

Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan 3 mobil dinas mewah.

Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.