Jakarta: Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut berkomentar usai dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi pemecatan karena Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN Den Haag, berinisial CAT.  Dalam cuitannya di platform media sosial X, Mahfud menilai KPU sudah tidak layak untuk Pilkada. Bahkan ia juga tidak segan mengungkap borok para Komisioner KPU.  Menurut informasi yang didapat Mahfud, para komisioner kerap menggunakan fasilitas mewah untuk keperluan perjalanan dinas. Fasilitas tersebut mulai dari mobil dinas hingga penyewaan pesawat jet. "Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.      Sebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024 Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti. "Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," katanya. "Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjut Mahfud.  

Jakarta: Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut berkomentar usai dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi pemecatan karena Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN Den Haag, berinisial CAT. 
 
Dalam cuitannya di platform media sosial X, Mahfud menilai KPU sudah tidak layak untuk Pilkada. Bahkan ia juga tidak segan mengungkap borok para Komisioner KPU. 
Menurut informasi yang didapat Mahfud, para komisioner kerap menggunakan fasilitas mewah untuk keperluan perjalanan dinas. Fasilitas tersebut mulai dari mobil dinas hingga penyewaan pesawat jet.
 
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud. 
    Sebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024 Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.
 
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," katanya.
 
"Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjut Mahfud.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)