Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, mengkritik tajam lemahnya penanganan pemerintah terhadap kasus judi online yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Menurutnya, pemerintah terlalu lamban dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

"Bagaimana bisa kita sebut negara ini baik-baik saja jika rakyat terus menerus menjadi korban dari kejahatan Judol. Orang-orang di pemerintahan ini sepertinya lebih sepakat untuk mengorbankan rakyat, dibanding memahami akar masalah Judol ini," ucap Alifudin dilansir Selasa (09/07/2024).

Baca Juga: BPDPKS Dorong Kesetaraan Gender dalam Industri Sawit

Alifudin juga mempertanyakan langkah lambat pemerintah dalam menangani masalah ini, meskipun Presiden baru-baru ini membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengatasi kasus judi online.

"Kita tahu presiden baru saja membentuk satgas untuk mengatasi kasus ini. Tapi, kenapa baru sekarang? Apa karena tekanan dari sosial media, no viral no justice? Pemerintah sepertinya lebih antusias bekerja jika nama baik mereka menjadi taruhan," tegas Alifudin.

Satgas penanganan kasus judi online didirikan setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 pada 14 Juni 2024 di Jakarta. Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Sorot Tajam Pencopotan Dekan FK Unair, PKS: Tamatlah Kebebasan Berpendapat

Alifudin menekankan pentingnya reformasi sistem perencanaan dan manajemen masalah secara preventif oleh pemerintah untuk mengatasi isu ini secara efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.