RILISID, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang tidak efisien bahkan mubazir.

Miliaran uang rakyat lebih banyak habis untuk kegiatan seremonial seperti rapat hingga perjalanan dinas. Sementara untuk program utamanya justru minim anggaran.

Tito mengatakan penyusunan anggaran daerah juga sering kali tidak sesuai, karena uang negara habis untuk belanja pegawai.

“Belanja yang kita lihat kerawanan tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai, gaji dan tambahan penghasilan lainnya," kata Tito dalam 'Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi' di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selain biaya belanja daerah yang tidak efisien, Tito juga menyoroti kebijakan pemda dalam menyusun biaya program.

Dalam membuat progam daerah, banyak tambahan anggaran lain yang semakin menguras kas negara/pemda.

“Selain untuk gaji belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu," ujarnya.

Tito mencontohkan, dana yang dianggarkan untuk program utama Rp5 miliar. Sementara dana untuk kegiatan rapat, studi banding hingga perjalanan dinas menelan belasan miliar.

"Yang program intinya misalnya Rp5 miliar, program studi bandingnya Rp2 sampai Rp3 miliar, rapatnya Rp3 miliar, perjalanan dinasnya Rp10 miliar,” kata Mantan Kapolri itu.

“Jadi lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, dibanding program untuk masyarakat, ini kerawanannya," tambahnya.

Untuk itu, Tito mengatakan pengawasan harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hulu, yaitu sejak penyusunan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran yang mubazir bisa ditekan. (*)