Sentimen
Negatif (66%)
6 Jul 2024 : 17.00
Informasi Tambahan

Agama: Islam

Kab/Kota: Solo

Partai Terkait

Festival Kuliner di Solo Dihentikan Ormas, Chusnul Chotimah Sindir Gibran Sibuk Pencitraan

7 Jul 2024 : 00.00 Views 2

Fajar.co.id Fajar.co.id Jenis Media: Nasional

Festival Kuliner di Solo Dihentikan Ormas, Chusnul Chotimah Sindir Gibran Sibuk Pencitraan

FAJAR.CO.ID, SOLO -- Festival kuliner nonhalal bertajuk Festival Pecinan Nusantara yang diselenggarakan di Mal Solo Paragon Surakarta, Jawa Tengah, dihentikan sementara sebagai buntut munculnya pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall, Veronica Lahji, mengatakan, untuk sementara pihak mal belum dapat memberikan kepastian kelanjutan dari festival.

Terkait hal itu, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, menyindir Gibran selaku wali kota Solo yang malah sibuk pencitraan di DKI Jakarta.

"Walikotanya sibuk pencitraan di DKI, daerahnya sendiri kalah sama ormas," tulis Chusnul, dikutip dari akun pribadinya di X.

Chusnul juga menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ogah mengkritik kelakuan Gibran yang disebutnya meninggalkan tanggungjawab sebagai wali kota. Padahal, ketika Anies menjabat, hal yang terbilang sepele pun PSI sangat kritis.

"Biasanya PSI paling cepat bersuara soal ini, sdh bersuara belum? Jgn berani hny sm Anies," tambah Chusnul di cuitan yang sama, dikutip Kamis (4/7/2024).

Sebelumnya, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menemui perwakilan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan audiensi mengenai festival kuliner makanan nonhalal di Solo Paragon Mal. Humas DSKS, Endro Sudarsono, mengimbau umat Muslim untuk tidak ikut dalam festival tersebut.

Pihaknya juga menyoroti spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar. Menurut dia, spanduk pemberitahuan seharusnya terpasang secara terbatas dan tidak terlalu vulgar.

"Karena warga resah, ini terlalu vulgar walaupun kami cukup menghargai makanan dari yang nonmuslim. Tidak boleh memaksakan kehendak, maka sifatnya adalah imbauan dan pernyataan sikap," katanya.

Pada audiensi tersebut, pihaknya meminta Pemkot Surakarta lebih selektif memberikan izin.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, Indradi, mengatakan dalam hal ini Kesbangpol tidak menerbitkan izin.

"Itu kan izin keramaian, kalau izin keramaian di Polri. Kalau di Kesbangpol tidak ada kewenangan ya," katanya, dilansir dari voi. (bs-sam/fajar)

Sentimen: negatif (66.6%)