KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Desakan mundur tersebut menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya.

Menurut Presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Safenet: Kalau Gentleman, Budi Arie Harusnya Mundur

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita," ungkap Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Menghilang usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Sebelumnya, desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari posisi Menkominfo ramai digaungkan sejumlah pihak.

Salah satunya oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Safenet sebelumnya juga menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu orang.