FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemecatan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini jadi buah bibir. Pro kontra mengiringi keputusan tersebut.

Pakar Komunikasi Universitas Airlangga menilai keputusan tersebut terlambat. Alasannya, karena keputusan itu tidak lagi berpengaruh signifikan terkait urusan KPU.

“Keputusan yang terlambat, sehingga tidak terlalu signifikan lagi bagi kebaikan yang menyangkut urusan KPU di Indonesia,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (4/7/2024).

Ia menyebutnya sebagai ketidakadilan tertunda. Makaud Henri, keadilan itu sudah terabaikan.

“”Justice delayed, justice denied”. Keadilan yang tertunda tunda, itu sama saja dengan keadilan yang sudah terabaikan dan sudah membawa kerusakan,” ucapnya.

Alih-alih dianggap sebagai penegakan hukum. Menurunta putusan itu seperti sandiwara saja.

“Putusan ini memberi kesan hanya menjadi rangkaian sandiwara seolah olah di negeri ini, penegak hukumnya masih baik baik saja. Penegak hukumnya masih berkomitmen dan peduli pada keadilan,” pungkasnya.

Pemecatan Hasyim diketahui dibacakan dalam putusan rapat pleno DKPP yang digelar di Jakarta, Rabu (3/7/2024). Hal itu berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy’ari kepada seorang perempuan berinisial CAT yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Belanda.

“DKPP memutuskan pertama, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kedua menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selalu ketua KPU merangkap anggota KPU, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.
(Arya/Fajar)