TAGAR.id, Jakarta -  Sekretaris Jenderal DPP Bara JP atau Barisan Relawan Jalan Perubahan Relly Reagen meminta pemerintah memberhentikan pegawai kementerian yang terlibat judi online.

Bara JP meminta kemeterian agar memberhentikan pegawai yang terlibat judi online yah, kan sesuai Kepres aparatur sipil negara dan TNI polri yang ikut bermain ditindak tegas bukan dibiarian harus ada langkah nyata," ujarnya. 

"Bukan cuman slogan dari atas sampai bawah. PPATK melalui ketua satgas sampaikan data tersebut ke seluruh kementerian termasuk laporan masyarakat," ujarnya.

Ia meminta pemerintah provinsi dan polda buat satgas bersama untuk menindaklanjuti satgas nasional," ucapnya.

"Kita minta presiden beri hadiah kepada jajaran Polda atau Polres yang menangkap bandar-banda judi onlinr," katanya. 

Upaya pemerintah untuk memberantas praktik perjudian online terus dilakukan. Kementerian/lembaga saling berkoordinasi melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online.

Namun para pelaku judi online tampaknya masih tetap gencar melakukan aksinya untuk menggaet minat masyarakat.

Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dibentuk secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Juni 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas Pemberantasan Judi Online dipimpin oleh Menko Polhukam RI.

Satgas Pemberantasan Perjudian Online bertugas antara lain mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Selain itu, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbuatan para pelaku dalam jaringan judi online yang melakukan praktik jual beli rekening dengan menyasar masyarakat di pedesaan.

Untuk mengawasi dan memberantas itu, Satgas Pemberantasan Judi Online melibatkan babinsa TNI dan bhabinkamtibmas Polri serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK sejauh ini telah mendata 4.000 - 5.000 rekening yang diduga terlibat jaringan judi online. Data itu diserahkan PPATK ke Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut.

Penjudi online berasal dari beragam latar belakang, mulai dari polisi, tentara, wartawan, hingga ASN. []