JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pemerintah tengah memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Pemulihan layanan publik tersebut diputuskan setelah Hadi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin 1 Juni 2024.

“Baru saja saya memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo, Kepala BSSN, dan Wamen BUMN membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” kata Hadi, kepada wartawan yang dikutip, Selasa (2/7/2024).

Hadi berkata bahwa layanan PDNS 2 akan menggunakan back up server dari cold site Batam.

"Proses pemulihan layanan tersebut salah satunya menggunakan back up server dari Cold Site Batam yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia," tutur Hadi.

Hadi menegaskan bahwa back up data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. "Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service," terangnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Lebih lanjut, Hadi menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” tutur Hadi.

Di samping itu, kata Hadi, BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.

“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali Peraturan/Instruksi Presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tuturnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari