Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak mengungkapkan bahwa pelaksana hingga auditor yang mengurus permasalahan peretesan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware tidak punya latar belakang dalam bidang information technology atau teknologi informatika (IT).

Pasalnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh mempunyai latar belakang yang tidak sesuai untuk mengurusi peretasan PDN.

Baca Juga: Jokowi Tidak Bertanggung Jawab soal IKN

"PDN datanya diretas, pelaksana sampai dengan auditornya, gak punya latar IT, bukannya audit IT, malah audit keuangan. Menkominfo Budi: S1 Sarjana Sosial, S2 Manajemen Pembangunan Sosial. BSSN Hinsa: Akabri, Berbagai kursus militer & intelijen. BPKP Yusuf Ateh: D4 STAN, S2 Business Administration, S3 Adminsitrasi Negaram," ungkapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (1/7).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian ke Istana satu hari setelah DPR meminta penjelasan keduanya mengenai serangan siber ke server PDN.

Hinsa Siburian memembenarkan agenda pertemuan dengan Jokowi terkait dengan evaluasi server PDN yang diretas, sedangkan Budi Arie enggan berkomentar mengenai pertemuan dengan presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh diminta Presiden Jokowi untuk mengaudit PDN usai diretas. "Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” kata Yusuf.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.