Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Budi dinilai tidak kompeten menunaikan tugas terutama setelah pusat data nasional (PDN) diserang ransomware. "Dengan bobolnya sejumlah situs maka Menkominfo harus mundur atau dicopot Jokowi," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024. Jerry mengatakan latar belakang Budi tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang. Budi tidak memiliki kepakaran di bidang informasi dan teknologi (IT). "Bayangkan saja anggaran Rp700 miliar untuk menjaga dan memelihara PDN sebelum diserang ransomware tapi tidak berhasil," ujar dia.   Menurut Jerry, muruah bangsa ikut tercoreng lantaran dunia tahu betapa lemahnya sistem keamanan siber Indonesia. Apalagi, peretas PDN sampai meminta tebusan Rp131 miliar. "Anggaran Rp700 miliar itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengamankan PDN. Data yang dicuri juga sensitif dan membahayakan privasi masyarakat Indonesia," tegas dia.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Budi dinilai tidak kompeten menunaikan tugas terutama setelah pusat data nasional (PDN) diserang ransomware.
 
"Dengan bobolnya sejumlah situs maka Menkominfo harus mundur atau dicopot Jokowi," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024.
 
Jerry mengatakan latar belakang Budi tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang. Budi tidak memiliki kepakaran di bidang informasi dan teknologi (IT).
"Bayangkan saja anggaran Rp700 miliar untuk menjaga dan memelihara PDN sebelum diserang ransomware tapi tidak berhasil," ujar dia.
 
 
Menurut Jerry, muruah bangsa ikut tercoreng lantaran dunia tahu betapa lemahnya sistem keamanan siber Indonesia. Apalagi, peretas PDN sampai meminta tebusan Rp131 miliar.
 
"Anggaran Rp700 miliar itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengamankan PDN. Data yang dicuri juga sensitif dan membahayakan privasi masyarakat Indonesia," tegas dia.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(END)