JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto disebut masih berada di Jakarta, di tengah proses penyelidikan buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku.

Politikus PDI-P Adian Napitupulu membantah rumor Hasto menghilang selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024 lalu.

Sementara itu, terkait peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan sudah mengajukan permintaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perihal permintaan pembuatan salinan (back up) data.

Akan tetapi, Imigrasi menyatakan permintaan itu tidak direspons oleh Kemenkominfo.

Baca juga: Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

1. Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Politikus PDI-P Adian Napitupulu memastikan bahwa saat ini Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, masih berada di Jakarta.

Ia menepis kabar bahwa Hasto menghilang, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni lalu.

"Kemarin sih gue ketemu ya (di Jakarta), ngobrol ngopi," kata Adian ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Adian menegaskan, Hasto tidak pernah melawan proses yang dihadapkan kepadanya saat di KPK.

Baca juga: Saat Staf Hasto Kristiyanto Minta Perlindungan LPSK, Merasa Terancam Usai Digeledah KPK

Menurutnya, Hasto juga memenuhi panggilan KPK pada 10 Juni. Sosok politikus asal Yogyakarta itu juga disebut tidak pernah menghalang-halangi KPK untuk melakukan proses hukum.

"Dipanggil, datang. Ditanyain, dijawab. Disuruh duduk, dia duduk. Yang dirintangi siapa? Merintangi penyidikan," tegas anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

2. Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengaku sudah meminta back up atau pencadangan data Pusat Data Nasional (PDN) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak April 2024.

Tak kurang dari 800 data yang telah diminta Ditjen Imigrasi untuk dicadangkan oleh Kominfo.

“Fail kita itu ada 800 yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah bulan April kita menyurati Kominfo, untuk meminta back up dibuatkan replika bulan April,” kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Kendati demikian, permintaan Imigrasi itu tidak direspons oleh Kominfo.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem Back Up Data Cepat

Alhasil, Silmy meminta kepada jajarannya untuk tetap memperbarui secara berkala lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

“Yang jelas bulan April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul backup data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan, di Pusdakim begitu,” urai Silmy.

Silmy berujar, pihaknya meminta pencadangan data pada PDN yang dikelola Kominfo karena setelah beberapa waktu diperiksa, tidak ditemukan data back up yang seharusnya dikelola PDN.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

“Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga naruhnya di mana, karena itu kan masih PDNS gitu kan,” tutur Silmy.