PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengaku bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah saat mengetahui bahwa pelaku serangan  ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) adalah aktor non-negara, bukan aktor negara.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni 2024, lalu.

“Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor (aktornya negara) atau non-state actor (bukan negara). Tapi di forum ini, saya ingin tegaskan bahwa kesimpulannya adalah non-state actor, dengan motif ekonomi. Itu udah Alhamdulillah dulu,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube DPR pada Sabtu, 28 Juni 2024.

Budi Arie bersyukur lantaran dampak dari serangan aktor non-negara tak akan seberat dampak yang bisa ditimbulkan oleh aktor negara. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Arab Saudi.

“Karena kalau state actor, berat. Kayak beberapa bulan lalu, Arab Saudi diserang oleh hacker-hacker Iran karena state actor (pelakunya). Itu berat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Budi Arie mengaku pihaknya sudah melakukan sejumlah hal untuk menangani PDN yang kena serangan tersebut.

“Paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap PDNS, terus juga kita lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya,” ucapnya.

Targetnya, pemulihan penuh akan selesai pada pertengahan Agustus 2024.

Sebelumnya, serangan tersebut membuat sejumlah layanan publik terhambat. Salah satunya adalah layanan milik Ditjen Imigrasi.

Beberapa waktu lalu, sang pelaku serangan siber meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar atau Rp131 miliar kepada pemerintah.

"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," tutur Budi.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai bahwa serangan ransomware terhadap PDN merupakan sebuah kegagalan. Seharusnya, Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui hal itu dan meminta maaf atas kegagalan tersebut.

"Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak minta maaf atas terganggunya layanan publik, tapi tidak minta maaf atas kegagalan di dalam perlindungan data di PDN ini. Ini kegagalan Pak, yang itu menyangkut keamanan nasional," katanya, dikutip dari situs DPR pada Minggu, 29 Juni 2024.***