JAKARTA - Pengamat pertahanan dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, Revisi UU TNI dan UU Kepolisian setelah 20 tahun lebih ditujukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, dan tindak pidana sebagai efek negatif kemajuan teknologi, dan pelanggaran kedaulatan di ruang siber dan ruang angkasa saat ini sangat mendesak untuk segera diatasi.

"Apalagi ada kebocoran dana PDN yang mengundang tanya dan kekhawatiran masyarakat saat ini. Perang Siber tengah terjadi perlu penanganan cepat," kata Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Kata perempuan yang kerap disapa Nuning itu, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh Polri lebih ditujukan untuk mengatasi Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crimes) dan tindak pidana Perusahaan Multinational (Multinational Corporation).

"Polri harus Prediktif, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga proaktif. Objek penyadapan berhubungan dengan keamanan nasional non- kamtibmas. Berbeda dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh TNI lebih ditujukan untuk kontra intelijen dan spionase yang dilakukan oleh agen-agen rahasia negara lain. Segala sesuatunya harus dalam koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN)," bebernya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Menurutnya, penugasan prajurit TNI dan Polri di lingkungan Kementerian dan Lembaga sejalan dengan permintaan kebutuhan untuk memanfaatkan semua SDM atau warga negara. Berbeda dengan Dwi Fungsi ABRI yang bertujuan menduduki jabatan politik untuk melanggengkan tampuk kekuasaan.

"Penugasan Prajurit TNI dan Polri di berbagai instansi pemerintah justru menunjukkan tidak ada dikotomi dalam pembangunan nasional," sambung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber itu.

"Untuk pemberantasan Terorisme dan Enabling Environment-nya harus libatkan Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemdagri, jadi bukan hanya TNI, Polri, BIN, dan BNPT saja. Terorisme semakin banyak bentuknya dan luas jangkauannya," pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari