Pada kesempatan itu, Budi Karya mendorong adanya optimalisasi transportasi massal perkotaan di Kota Medan.

“Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp. 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut,” kata Budi Karya.

Khusus di Kota Medan, kata dia, dukungan dana Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk pembangunan depo yakni tempat pemberhentian akhir bus. Selain pembangunan depo, dana itu juga akan digunakan perbaikan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan seperti pembangunan pedestrian dan halte.

“Depo hanya Rp300 miliar. Perbaikan dilakukan untuk satu koridor BRT Medan yang panjangnya hampir 10 kilometer, di mana di situ ada pedestrian, halte yang ikonik, aman, dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini jadi suatu percontohan,” terangnya.

Lanjutnya, depo yang akan dibangun akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal tersebut sejalan dengan rencana pengambilalihan BRT dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Medan, dan konversi BRT menjadi kendaraan berbasis listrik.

Budi pun membuka kesempatan bagi pihak yang berminat melakukan kerja sama pendanaan kreatif melalui penggunaan lahan yang masih tersedia di Terminal Amplas.

“Bisa membangun hotel, kantor, rumah sakit, supaya lahan yang dimiliki negara melalui Kemenhub begitu produktif,” ujar Menhub.

Sementara Walikota Medan Bobby Nasution yang turut hadir pada peninjauan tersebut, menyampaikan komitmennya dalam mendukung proyek pekerjaan tingkat nasional yang ada di Kota Medan.

“Kami akan dukung, termasuk depo, kita berikan lahan dari Pemkot Medan. Lalu per 17 Agustus, mungkin jadi hadiah juga untuk masyarakat Kota Medan yang menggunakan transportasi umum,” ujar Bobby.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.