FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional (PDN) kini berimbas ke banyak sektor. Bahkan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.

Terkait hal itu, akademisi yang juga pegiat media sosial, Ardianto Satriawan, menyampaikan pandangannya. Dia menilai serangan ransomware tersebut berdampak cukup signifikan terhadap masyarakat luas.

Melalui akun @ardisatriawan di X, Ardianto membeberkan dampak PDN yang sudah mulai terasa:

1) Ada ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum bisa dilayani,

2) Buat diaspora, kalau sial banget paspor expired sekarang pas residensi mau abis. Untuk perpanjang residensi perlu paspor, gak ada residensi, siap-siap kena deportasi,

3) Data sekitar 800 ribu penerima KIPK raib, gak ada backupnya,

4) Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) terpaksa mundur (beasiswa untuk dosen ke LN), padahal jadwal mulai kuliah di LN tidak mundur.

5) Masih terkait BPI, kemungkinan bagi penerima beasiswa akan terlambat cair, bayangkan hidup di luar negeri dengan living cost beberapa kali lipat, lalu terlambat cair.

6) Aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional belum bisa diakses.

7) Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu.

"Ini baru beberapa poin, ingat, ada total 282 layanan yang terganggu gara-gara PDN. Cepat atau lambat, kehidupan kita pasti kena dampak," tandasnya, dikutip Jumat (28/6/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong menjelaskan, skala prioritas itu ditentukan setelah pihaknya mengetahui instansi-instansi yang memiliki data cadangan untuk sistem layanannya. “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Hanya saja, Usman belum dapat merincikan kementerian/lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya. Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik. (bs-sam/fajar)