FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan terhadap desakan warga agar mundur dari jabatannya setelah Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware.

Budi Arie menyatakan bahwa permintaan tersebut merupakan hak setiap masyarakat untuk bersuara. Desakan tersebut mencuat di media sosial dan menjadi sorotan setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Ah no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi Arie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

Budi Arie juga mengklaim bahwa hasil rapat kerja dengan Komisi I DPR tidak menunjukkan adanya bukti kebocoran data masyarakat dari PDN.

Dia berjanji akan segera mengungkap identitas dan motif dari pelaku peretasan PDN, yang menurutnya merupakan individu dengan motif ekonomi, bukan dari negara manapun.

Politisi senior, Andi Sinulingga, mengkritik Budi Arie atas responsnya terhadap petisi tersebut, menyebut bahwa seharusnya Budi Arie merasa malu dan tidak perlu melakukan tindakan dramatis terkait petisi tersebut.

“Harusnya malu mundur dan tak perlu rame-rame tandatangan petisi seperti ini,” kata Andi Sinulingga dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/6/2024).

Andi Sinulingga bilang, sorotan terhadap Kemenkominfo mencerminkan kualitas Menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Beginilah kualitas menteri bapak presiden kita,” ucapnya.

Desakan ini mencerminkan evaluasi atas kualitas kepemimpinan Budi Arie sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Petisi yang diinisiasi oleh SAFEnet menuntut tanggung jawab Kominfo atas keamanan data di Indonesia, terutama setelah serangan ransomware terhadap PDN.

Mereka meminta Budi Arie Setiadi untuk mundur sebagai pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut, serta melakukan audit menyeluruh terhadap keamanan teknologi dan sumber daya manusia dalam keamanan siber negara.

Hingga Jumat, 28 Juni 2024, petisi tersebut telah mendapatkan dukungan dari 5.958 orang, menunjukkan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi di Indonesia. (*)