Jakarta, tvOnenews.com - Komisi i dpr RI menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) RI dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Komisi I menuntut penjelasan soal sistem Pdn diretas. 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir telah terjadi keresahan di tengah masyarakat terkait adanya gangguan siber tersebut yang menyebabkan gangguan pada layanan publik.
  
Berdasarkan Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menurutnya pengelola data wajib memberitahukan kepada masyarakat jika ada kegagalan dalam perlindungan data pribadi.
 
Sejauh ini, menurutnya pemerintah dan pihaknya masih belum bisa menyatakan adanya potensi kebocoran data. 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dicecar terkait back up data pun melempar bola ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Anggota DPR RI Komisi I heran karena kejadian kebocoran data ini terus berulang.

Hal tersebut terjadi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). 

Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh. 

Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi karena dirinya mengungkap bahwa tidak adanya back up data menjadi permasalahan utama dari serangan PDN ini.

Menurut Hinsa, seharusnya PDN di Surabaya juga harus menerapkan sistem back up data, seperti cold site di Batam.

Maka, ketika ada gangguan, seharusnya masalah bisa selesai sesimpel mati listrik.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin pun bingung dengan tidak adanya back up data di PDN sementara Surabaya. (awy)