JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, agak dilematis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pasalnya, PKS secara resmi mengumumkan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta.

Menurut Dedi, PDI-P seharusnya juga layak mendapatkan posisi cawagub. Meskipun, perolehan suara dan kursinya masih kalah dari PKS.

“Persoalanya memang PDI-P, secara umum PDI-P seharusnya layak mendapat posisi cawagub, meskipun PKS jauh lebih layak karena dominator di Jakarta. Jadi, memang dilematis,” ujar Dedi kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PDI-P Dikunci?

Namun, dia menyebut, bisa saja PDI-P akhirnya mengalah dan merelakan kursi cawagub menjadi milik PKS. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki kepentingan untuk mengalahkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan, Dedi mengatakan, Anies bisa saja memenangkan Pilkada Jakarta dengan dukungan PKS dan PDI-P apabila KIM tidak memiliki bakal cagub-cawagub yang mampu menandingi Anies.

"Situasinya bisa saja terbangun PDI-P mengalah untuk bergabung dengan PKS, demi kalahkan KIM, jika koalisi hanya ada gerbong, besar kemungkinan kubu Anies menang di Jakarta,” ujar Dedi.

Hanya saja, menurut Dedi, PDI-P juga bisa saja akhirnya memilih untuk membangun kerja sama politik sendiri. Dengan konsekuensi, hasilnya kemungkinan besar bakal seperti Pilpres 2024, yakni ditentukan dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bisa saja PDI-P maju sendiri dengan bangun koalisi baru, sehingga Jakarta akan mirip seperti di pilpres, tetapi ini hasilnya juga akan mereplikasi pilpres. Sementara PDI-P cenderung berupaya untuk kalahkan koalisi Gerindra,” katanya.

Baca juga: PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Sementara itu, Dedi menyebut, koalisi antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mungkin terwujud dengan sudah diusungnya Anies-Sohibul Iman.

Sebab, ketiga partai tersebut juga membangun koalisi bersama mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Meskipun, akhirnya kalah dari pasangan Prabowo-Gibran.

"PKB sudah pernah diterima PKS untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres (calon wakil presiden) di koalisi mereka. Nasdem sendiri juga tidak miliki tokoh yang cukup kuat ditawarkan. Sehingga Anies bisa diterima baik PKB maupun Nasdem,” ujar Dedi.

Untuk diketahui, PKS juga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung calon pada Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, PKS yang memperoleh suara terbanyak di Jakarta pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, hanya mendapatkan 18 kursi yang dikonversi dari 1.012.028 suara yang didapatkan.

Baca juga: PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PDI-P: Semuanya Masih Sangat Dinamis

Sementara itu, syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.