Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Perang psikologis kiranya mulai terjadi menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. Kemungkinan besar, akan melibatkan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi, PAN dan koalisi politik di Pilpres 2024, serta “empunya” Jateng, yakni PDIP.

Menariknya, salah satu interpretasi yang muncul di atas meja analisis adalah tekanan yang saat ini dialami PDIP andai Ahmad Luthfi benar-benar maju dan diusung parpol seperti PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan lain-lain.

Memang, beberapa kalangan seolah masih menganggap PDIP masih terlalu tangguh untuk ditumbangkan di Jawa Tengah kendati Pilpres 2024 kader mereka Ganjar Pranowo hanya meraih 34,35 persen suara. Kalah jauh dibanding Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagian dari mereka yakin bahwa kader PDIP seperti Bambang “Pacul” Wuryanto hingga Hendrar Prihadi akan diusung di Pilkada Jateng dan bisa menang mudah, termasuk saat diadu dengan Ahmad Luthfi.

Tetapi justru, denial politik semacam itu yang kiranya berbahaya bagi PDIP, kader, dan simpatisan mereka di Jawa Tengah.

Sebab, sebelum bertarung di Pilpres 2024, Ganjar pun adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode dan yang sedang dibicarakan adalah pertarungan eksekutif, bukan legislatif di mana PDIP memang masih perkasa di level tersebut.

Dengan kata lain, cukup jelas kiranya tanpa perlu dianalisis lebih dalam terkait mengapa suara masyarakat Jawa Tengah tak memenangkan Ganjar secara mutlak, justru sebaliknya.

Oleh karena itu, celah ini lah yang agaknya dimanfaatkan aktor politik lain untuk merebut Jateng dari PDIP.

Saat ini, PAN menjadi pembuka genderang perang. Meski bisa saja bukan aktor maupun entitas politik sesungguhnya, sejauh ini merekalah yang paling aktif bermanuver dan telah resmi mengusung Ahmad Luthfi sebagai cagub Jateng untuk meruntuhkan dominasi PDIP.

Skenario pensiun dini pun telah ramai mengemuka dan kiranya tak terlalu sulit untuk dilakukan. Di titik inilah, kelemahan-kelemahan PDIP sebenarnya mulai dieksploitasi secara sporadis.

Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi?

Salah satu hipotesis utama yang mungkin menjadi pemicu terjadinya eksploitasi dan misi memutus dominasi PDIP di Jateng adalah kekalahan di Pilpres 2024.

Momentum yang kemungkinan membawa dampak psikologis yang signifikan bagi elemen-elemen di internal PDIP.

Kekalahan tersebut tak menutup kemungkinan dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri, ketakutan akan kekalahan berulang, dan keraguan di antara kader dan pemilih setia.

Menurut teori learned helplessness dari Martin Seligman, individu atau kelompok yang mengalami kekalahan “tragis” dapat mengembangkan sikap pasrah dan menurunnya motivasi untuk berjuang.

Menariknya, hal itu bisa dikarenakan rasa jemawa, dan sebaliknya, antisipasi bahwa usaha mereka tidak akan mengubah hasil.

Apa yang disebut “sticking points”, di mana individu dalam suatu kelompok tetap berada pada satu tahap proses untuk waktu yang lama, menimbulkan bahaya dalam mengatasi emosi dan kegagalan.

Kepercayaan diri karena merasa dominan dan tak terkalahkan selama bertahun-tahun bisa menjadi contoh fenomena ini.

Pun, cepat atau lambat sikap “kami tidak akan pernah kalah” atau “ternyata kami bisa kalah” akan berkembang di sebagian besar individu dalam kelompok, yang pada akhirnya akan mengarah pada apa yang disebut learned helplessness. Dampaknya, melemahnya performa pada pertarungan sesungguhnya.

Baik berkorelasi langsung atau tidak, hal itu, sekali lagi, menjadi kondisi psikologis yang menjadi celah PDIP.

Dalam konteks proses menuju Pilkada Jateng, Ahmad Luthfi yang didukung oleh PAN dan parpol koalisi lainnya seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, dapat memanfaatkan kondisi psikologis ini dengan menyerang titik-titik kelemahan PDIP.

Hal yang utama tentu adalah strategi komunikasi politik dapat digunakan untuk mengingatkan publik akan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024, memperkuat narasi bahwa PDIP tidak lagi dominan di Jawa Tengah, serta menanamkan keraguan tentang kemampuan PDIP untuk membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Di lapangan, baliho dukungan untuk Ahmad Luthfi yang telah bertebaran di titik-titik penting Jawa Tengah pun berfungsi sebagai alat “propaganda” untuk mengkonsolidasi dukungan publik dan menunjukkan kekuatan kandidat alternatif.

Hal itu juga untuk memperkuat pesan bahwa ada pilihan kuat selain PDIP, menggiring persepsi publik bahwa kekalahan PDIP di Pilpres dapat berlanjut di Pilkada.

Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah Ahmad Luthfi sendiri sebagai kandidat memang benar-benar sekuat itu untuk menjadi ikon lose streak-nya PDIP di Jateng dalam satu pagelaran Pemilu 2024 yang monumental?

Sebagai Kapolda Jateng dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah, Ahmad Luthfi telah memupuk dan memiliki akses langsung dan hubungan baik dengan berbagai ormas dan tokoh agama yang berpengaruh di wilayah kunci.

Ranah yang kiranya keliru jika dikatakan abu-abu mengingat tupoksinya sebagai Kapolda memang dekat dengan berbagai elemen masyarakat. Hal Ini kemudian memberikan keuntungan dalam membangun jaringan dukungan yang luas dan solid.

Dalam konteks teori social capital dari Pierre Bourdieu, jaringan sosial yang kuat dan hubungan personal dengan pemimpin masyarakat lokal dapat meningkatkan modal sosial yang sangat berharga dalam kampanye politik.

Ahmad Luthfi, melalui portofolionya sebagai Kapolda di wilayah yang sudah dikenalnya cukup lama, dapat pula memanfaatkan citranya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Penekanan pada stabilitas dan keamanan, yang sering kali menjadi perhatian utama pemilih, dapat meningkatkan daya tarik politiknya, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik atau memiliki masalah keamanan dan persinggungan dengan aparat.

Hendrar Prihadi dan Bambang Pacul, meskipun memiliki basis massa, dianggap terbatas pada wilayah tertentu saja. Kekuatan mereka yang terfokus pada area spesifik seperti Semarang Raya untuk Hendrar dan Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri untuk Bambang Pacul seolah membatasi jangkauan mereka.

Ahmad Luthfi, dengan cakupan pengaruh yang lebih luas melalui jabatannya, memiliki potensi untuk merangkul basis pemilih yang lebih heterogen dan luas dibandingkan kandidat PDIP.

Strategi-strategi serta pola penetrasi politik seperti itu juga dapat mengontraskan mereka dengan PDIP, yang mungkin dianggap gagal mempertahankan dominasi politik di wilayah yang dianggap sebagai “kandang” mereka, khususnya di ajang Pilpres 2024.

Lalu, pihak mana saja yang diuntungkan andai PDIP benar-benar gagal menempatkan kadernya di Jl. Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang?

Reputasi serta saling berbagi konsesi politik sepertinya akan menjadi kompromi pertama dan utama dari misi menumbangkan PDIP di Pilkada Jateng.

Parpol-parpol dalam koalisi pemenang Pilpres 2024 lalu, kiranya lebih menekankan penanaman kekuatan jangka panjang ketimbang berlomba menjadi “si paling penumbang PDIP” atau “si paling pengusung Ahmad Luthfi” (terlepas dari keputusan dirinya bergabung dengan parpol atau tidak nanti).

Yang jelas, kemunculan Ahmad Luthfi kiranya akan menjadi alternatif terbaik dan opsi segar bagi para pemilih di Jawa Tengah, apakah akan menentukan pilihan ke aktor petahana atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)