Abadikini.com, JAKARTA – Analis baru-baru ini memperingatkan, militer China dapat mengisolasi Taiwan, melumpuhkan perekonomiannya, dan membuat pulau demokratis itu menyerah pada keinginan Beijing tanpa pernah melepaskan tembakan.

Kekhawatiran bahwa Partai Komunis China akan menepati janjinya untuk mengambil Taiwan, jika perlu dengan kekerasan suatu hari, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi kini pemimpin Tiongkok Xi Jinping semakin agresif terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

Penolakan Tiongkok untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina semakin menambah kekhawatiran warga Taiwan.

Para analis dan ahli strategi militer telah lama berfokus pada dua pilihan utama yang tersedia bagi China jika ingin merebut Taiwan,  antara invasi skala penuh atau blokade militer.

Namun lembaga pemikir di Washington, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mengatakan ada cara ketiga, yang akan mempersulit Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lain, yakni karantina.

Dengan menggunakan taktik zona abu-abu, sebuah tindakan yang mungkin dianggap sebagai tindakan perang, pasukan penjaga pantai Tiongkok, yang disebut sebagai milisi maritim, dan berbagai polisi serta badan keamanan maritim dapat memulai karantina penuh atau di sebagian di Taiwan.

Karantina tersebut kemungkinan akan memutus akses ke pelabuhan-pelabuhan  Taiwan, dan menghentikan pasokan penting, seperti energi untuk menjangkau 23 juta penduduk pulau itu.

Menurut para analis, Bonny Lin, Brian Hart, Matthew Funaiole, Samantha Lu, dan Truly Tinsley, pihak angkatan laut, udara, dan darat dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, yang merupakan kekuatan militer terbesar di dunia, mungkin hanya memainkan peran tambahan sebagai pendukung.

“Tiongkok telah meningkatkan tekanan secara signifikan terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, memicu kekhawatiran bahwa ketegangan dapat berubah menjadi konflik langsung. Banyak perhatian telah diberikan terhadap ancaman invasi, tetapi Beijing memiliki pilihan selain melakukan invasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan,” tulis laporan itu.

Pada KTT pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura awal bulan ini, Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun memperingatkan mereka yang mendukung setiap langkah untuk kemerdekaan Taiwan akan berakhir dengan kehancuran diri sendiri.

“Kami akan mengambil tindakan tegas untuk mengekang kemerdekaan Taiwan dan memastikan rencana seperti itu tidak akan pernah berhasil,” kata Dong.

Taktik zona abu-abu yang semakin meningkat di China terlihat jelas minggu ini ketika kapal Penjaga Pantai Tiongkok bentrok dengan kapal Angkatan Laut Filipina di Laut Cina Selatan.

Video menunjukkan pasukan China mengancam warga Filipina dengan kapak dan senjata tajam lainnya, dan pihak Manila mengatakan salah satu tentaranya kehilangan ibu jari dalam tabrakan yang dipicu oleh Tiongkok.

Demikian pula, intimidasi militer dan ekonomi yang dilakukan Beijing terhadap Taiwan,  semakin terlihat jelas di bawah kepemimpinan Xi.

Laporan tersebut mencatat bahwa Penjaga Pantai China seperti kebanyakan penjaga pantai di seluruh dunia, dianggap sebagai lembaga penegak hukum. Artinya, mereka dapat menghentikan dan mengatur pelayaran di sekitar pulau dengan cara yang disebut karantina, yang berbeda dengan blokade.

“Karantina adalah operasi yang dipimpin oleh penegakan hukum untuk mengendalikan lalu lintas maritim atau udara di wilayah tertentu, sementara blokade bersifat militer,” kata laporan itu.

Para ahli menyatakan, hukum internasional menganggap blokade sebagai tindakan perang.

“Karantina yang dipimpin oleh Penjaga Pantai Tiongkok bukanlah deklarasi perang terhadap Taiwan,” kata laporan tersebut. Langkah ini akan menempatkan AS pada posisi yang sulit.

Washington diwajibkan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk menyediakan sarana pertahanan bagi pulau tersebut, dan memasok persenjataan pertahanan.

Presiden AS Joe Biden telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan menggunakan pasukan Amerika untuk melindungi Taiwan.

Namun jika kapal atau pesawat militer AS melakukan intervensi terhadap apa yang dikatakan China sebagai operasi penegakan hukum, AS dapat dianggap memulai permusuhan militer.

Laporan tersebut menyebutkan Penjaga Pantai Tiongkok berkekuatan 150 kapal laut, dan 400 kapal yang lebih kecil, seperti Angkatan Laut PLA, yang merupakan kekuatan terbesar di dunia dalam hal ukuran armada. Beijing memiliki ratusan kapal lagi di Badan Keamanan Maritim dan milisi maritimnya. Kapal penangkap ikan juga bisa diintegrasikan ke dalam layanan militer dan penegakan hukum Tiongkok.