Jakarta, CNBC Indonesia- Pelaku pasar tengah mengkhawatirkan mengenai potensi melebarnya defisit anggaran dan naikknya rasio utang pemerintah terhadap PDB seiring masifnya rencana belanja dan program pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Namun hal ini sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo yang memastikan defisit anggaran akan tetap di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah memandang pentingnya kepatuhan pemerintah Prabowo-Gibran untuk mematuhi UU terkait APBN dalam menjalankan program yang dijanjikan dalam kampanye dengan tidak membuat APBN 'jebol'. Hal ini bisa dilaksanakan secara bertahan dengan mempertimbangkan APBN dan memastikan berlanjutnya program yang sudah ada di tengah gejolak ekonomi global.

Sementara Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan pentingnya pengelolaan APBN yang prudent dalam menjalankan berbagai macam program agar target defisit APBN tercapai.

Dalam memenuhi kebutuhan belanja negara yang besar, Yusuf memperkirakan pemerintahan Prabowo mendatang masih akan mengandalkan penerbitan surat utang sebagai sumber pembiayaan. Namun kondisi suku bunga tinggi membuat ongkos pendanaan APBN akan lebih mahal sehingga harus dilaksanakan dengan hati-hati.

Seperti apa arah pengelolaan APBN yang tepat bagi pemerintahan Prabowo? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet dan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Rabu, 26/06/2024)