PIKIRAN RAKYAT - Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Berty Talapessy meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memproses aduan terlapor penyidik lembaga antirasuah AKBP Rossa Purbo Bekti. Hal tersebut menurutnya perlu segara ditindaklanjuti karena perkara sangat kental dengan nuansa politis dan kriminalisasi.

"Jadi poinnya itu saja kawan-kawan bahwa kita sedang menunggu dan kita berharap bahwa Dewas dapat segera memproses aduan kita," ujar Roni saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat pada Selasa 25 Juni 2024.

Ronny menyebut, pihaknya sudah menambah bukti baru terkait dengan surat tanda penerimaan alat bukti yang diubah tanggalnya menjadi tanggal 10 Juni 2024, tapi pada pemeriksaan faktanya adalah tanda terima tersebut adalah 23 April.

“Di sini kami melihat ada celah ketidakprofesionalan dari penyidik,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, dengan adanya perubahan tanggal dan tak sesuai standar prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap Hasto dan Kusnadi, sebenarnya Dewas KPK bisa lebih cepat bekerja.

“Seharusnya memang Dewas bisa lebih cepat ya. Tapi kemarin kami sudah follow up, karena masih ada raker. Dan kita berharap minggu ini kita mendapatkan jawaban yang pasti dari Dewas bagaimana proses kelanjutannya,” katanya.

Menurut dia, memang ada tindakan tidak profesional dari penyidik KPK saat memeriksa Hasto dan Kusnadi tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mencari keadilan.

“Jadi kami mencari keadilan, kami tentunya kita tidak akan berhenti. Kita akan melakukan upaya hukum yang lainnya. Dan kita tunggu dari teman-teman KPK. Kalau memang apa yang dirampas yang disita itu tidak ada kaitannya tolong dong dibalikin,” katanya.

Ronny pun merasa yakin, ada kaitan politis atas pemeriksaan Hasto. Hal itu terindikasi dari momentum pemeriksaan yang dilakukan jelang memasuki Pilkada 2024, dan kasus Harun Masiku yang sudah lama semacam sengaja diungkit lagi.

“Jadi kita bicara nuansa politis karena sebelumnya saya sudah menunjukkan diagram kepada rekan-rekan media tanggal 10 Juni waktu kita doorstop dan Saudara Kusnadi ini dibohongin, dipanggil ke atas. Disitu terlihat jelas bahwa ketika sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan maka isu Harun Masiku ini akan naik. Dan kalau kita lihat bulan April-Maret ini kita sedang menghadapi pilkada dan itu isu itu naik lagi,” katanya.

“Jadi sudah banyak yang menyampaikan dari para pengamat jangan kasus ini menjadi sanderaan politik, jadi kepentingan politik. Saya pikir bahwa semua masyarakat, pengamat, ahli hukum sudah berbicara. Dan kita menegakkan hukum, tetapi kalau proses (hukumnya) salah, tentunya ini harus kita koreksi,” ujarnya.***