“Kita minta laporan masyarakat itu harus ditindaklanjuti oleh pimpinan kepolisian tingkat daerah, kalau tingkat daerah tidak mampu, saya minta pimpinan polisi paling tinggi (Kapolri) segera mengambil langkah konkret merespons masalah di Padang,” tegas anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Kendati demikian, legislator fraksi Demokrat ini enggan berspekulasi mengenai benar atau tidaknya penyiksaan berujung maut yang menimpa bocah 13 tahun di Padang itu ada keterlibatan oknum polisi. Oleh karena itu, Benny tengah melakukan pengecekan terkait kebenaran informasi tersebut.

“Mengenai berita ini kita punya jaringan partai di Sumatera Barat sedang mengecek kebenaran peristiwa ini apa,” imbuh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

Terlebih, sambungnya, Komisi III DPR RI belum mendapatkan laporan resmi perihal dugaan penyiksaan yang membuat seorang anak kehilangan nyawanya.

“Sampai saat ini kalau dari Komisi III saya enggak tahu, tanya ke pimpinan, tapi sampai saat ini kami sedang melakukan penyelidikan, melakukan checking,” tandasnya.

Sebelumnya, ramai diberitakan Afif Maulana (13) ditemukan meninggal dengan luka-luka lebam di Sungai Kuranji, dekat jembatan di Jalan Bypass, Kota Padang, Sumatera Barat, sekitar dua pekan lalu.

Hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menemukan korban diduga meninggal akibat disiksa oleh oknum anggota polisi.

“Kasus ini harus diungkap hingga tuntas dan transparan. Polisi pelanggar HAM harus dipecat, harus diberikan hukuman, bukan dilindungi dan dipertahankan jadi anggota polisi,” kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani, usai mendatangi Polresta Padang bersama keluarga korban, Jumat (21/6).

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.