FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rotasi penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diwarnai isu negatif. Salah satunya dikaitkan dengan kepentingan politik pemerintah.

Merespons hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara menanggapi isu rotasi penjabat (Pj) kepala daerah untuk memudahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Tito dengan tegas membantah isu tersebut. Dia menyebut tidak ada hubungan sama sekali. "Tidak ada, tidak ada hubungannya," ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (24/6).

Dia mengatakan masyarakat bisa melihat kinerja penjabat kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing. "Mari nantikan, bisa dilihat sama-sama kinerjanya (para penjabat)," katanya dilansir jpnn.

Sebelumnya, Tito Karnavian melantik 3 penjabat (Pj) gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pertama, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen (Purn) Hassanudin menggantikan Lalu Gita Ariadi yang disebut mengundurkan diri karena berminat maju sebagai calon gubernur NTB 2024-2029.

Hassanudin sebelumnya Pj Gubernur Sumatera Utara. Kursi Pj Gubernur Sumatera Utara kemudian jadi milik Agus Fatoni, birokrat Kemendagri yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan.

Sementara itu kursi Pj Gubernur Sumatera Selatan yang kosong kini diisi oleh Elen Setiadi.
Elen merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. (fajar)