FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Serangan hacker atau peretas pada Pusat Data Nasional Sementara (PDSN), membuat geger publik Indonesia. Betapa tidak, sejumlah layanan publik terganggu.

Diketahui, PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diserang peretas sejak Kamis (21/6). Belakangan diketahui jika serangan itu berupa ransomware.

Ransomware menyandera data yang ada. Penyanderaan itu membuat sejumlah layanan publik terganggu. Salah satunya yang paling ramai adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengungkapkan pelaku dari serangan ransomware tersebut telah menyebabkan gangguan sejak 20 Juni 2024 lalu itu. "Ini serangan siber ransomware, pengembangan baru dari Lockbit 3.0 (jenis ransomware). Ini ransomware terbaru dan sudah dilihat dari sample kita. Perlu diantisipasi agar tidak terjadi di instansi lain," kata Hinsa saat jumpa pers di Jakarta, Senin (24/6).

Seperti sudah disinggung di atas, ransomware tersebut menyerang PDN Sementara Kemkominfo yang melayani beberapa instansi, lembaga dan Kementerian di Indonesia. Salah satunya yang paling terdampak adalah Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Proses entry data imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dari dan menuju luar negeri sempat semrawut pada Kamis (21/6) lalu. Hingga hari ini, dikabarkan juga layanannya belum pulih sepenuhnya dan hal ini membuat masyarakat yang ingin pergi ke luar negeri harus datang lebih awal. Sementara yang dari luar negeri, harus rela menunggu lebih lama.

Hinsa terkait hal tersebut memastikan kalau PDN yang melayani Ditjen Imigrasi sudah mulai pulih. Sayangnya, tingkat keputihannya tidak dijelaskan secara rinci.

"Kemajuan upaya-upaya pemerintah saat ini imigrasi, layanan terdampak sudah normal. Layanan Visa izin tinggal, pemeriksaan Visa, passport, on boarding dan keimigrasian," lanjut Hinsa dilansir jawapos.

Sementara terkait dengan ransomware Lockbit 3.0 yang disebut jadi pelaku serangan tersebut, menurut Hinsa, pihaknya bersama Kemenkominfo masih terus melakukan upaya pemulihan dan mencari siapa pelakunya.

"Saat ini Kominfo dan BSSN masih terus berproses untuk mengumpulkan bukti-bukti. Kondisi barang bukti terenkripsi, serangannya juga kan terenkripsi," tandas Hinsa.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Dirinya mengatakan kalau serangan siber ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.

"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan dalam kesempatan yang sama.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan sebesar USD8 juta atau setara Rp131,2 miliar seperti yang diminta hacker yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 milik pemerintah yang berbasis di Surabaya.

“Nggak, nggak, nggak akan. Tidak akan,” tegas Budi Arie kepada wartawan, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Sebelumnya, PDNS 2 yang berbasis di Surabaya dibobol oleh kelompok hacker yang menamakan diri Lockbit 3.0. Sebanyak 210 instansi pusat dan daerah terdampak akibat serangan ini, termasuk sistem di imigrasi.

Budi mengatakan, saat ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2, kata dia, tengah dievaluasi. “Kita evaluasi, BSSN sedang forensik,” uangkap Budi.

Dia juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2. “Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada di Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional, ini PDNS 2, karena sedang dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang sementara di Surabaya,” kata dia.

Lebih jauh terkait keamanan data masyarakat atas serangan tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa pemerintah akan terus menjaga data-data masyarakat. (fajar)