JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menyadap lebih dari 500 handphone (Hp) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Namun, dari ratusan ponsel itu penyelidik tidak berhasil menemukan pejabat yang melakukan transaksi tindak pidana korupsi.

Pernyataan tersebut Alex sampaikan ketika dimintai tanggapan apakah pihaknya akan gencar menggelar OTT untuk memperbaiki citra KPK yang terburuk berdasarkan Survei Litbang Kompas.

“Faktanya itu sekarang lebih dari 500 loh nomor Hp yang kita sadap itu kan, berapa puluh penyelenggara pejabat negara kita sadap, zonk isinya. Kan gitu kan,” ujar Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut OTT Hiburan Agar Masyarakat Senang

Alex mengatakan, penyadapan yang hanya menunggu waktu untuk OTT tak ubahnya menanti pejabat yang sial atau apes.

Orang tersebut merupakan pejabat yang membicarakan korupsi melalui telepon.

“Kan hanya menunggu orang duduk yang kemudian ngomong secara vulgar di dalam hpnya itu, entah dengan bahasa isyarat atau apa dia akan terima duit,” tutur Alex.

Namun, belakangan KPK semakin sulit menemukan pejabat semacam itu. Sebab, para koruptor mempelajari cara KPK melakukan OTT.

Teknik penyidik itu terungkap di persidangan kasus korupsi yang dibongkar melalui OTT.

“Mereka juga belajar. Lebih hati-hati,” ujar Alex.

Baca juga: Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Karena itu, kata Alex, KPK juga harus mengubah teknik penyelidikan dan penyidikan.

Saat ini, pihaknya fokus menangani perkara dengan potensi kerugian yang besar dan pemilihan aset yang tinggi.

“Itu terjadinya di mana? Di BUMN, di lembaga-lembaga instansi pemerintahan dengan anggaran tinggi. Itu yang kita fokus ke sana,” kata Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu membantah OTT KPK semakin sedikit karena terdapat pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam banyak kesempatan Luhut menyatakan tidak setuju KPK menggelar OTT karena berdampak buruk pada citra pemerintah.