FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) terus bergulir, tidak hanya pengurus pusat, namun kampus, rumah sakit, hingga pengurus daerah Muhammadiyah turut serta dalam langkah ini.

Langkah yang dilakukan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini turut disoroti pengamat Politik, Pemerhati Sosial, dan akademisi, Rocky Gerung.

Dia menegaskan pentingnya mendengar langsung alasan dari Muhammadiyah terkait penarikan dana ini.

“Kita mesti dengar langsung dari Muhammadiyah. Apa sebabnya mereka tarik itu. Apakah bunganya kurang, apakah karena perjanjian-perjanjian arah investasinya tidak dipenuhi,” ucap Rocky dalam YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (21/6/2024).

Menurut Rocky reputasi Muhammadiyah dalam hal akuntansi dan kepercayaan masyarakat itu baik.

“Jadi orang anggap bahwa Muhammadiyah menarik uang itu benar-benar semacam teguran untuk sistem ekonomi kita, atas sistem perbankan kita yang tidak paham arah investasi itu,” lanjutnya.

Namun dalam kasus Muhammadiyah-BSI, Rocky menilai bank plat merah itu punya pemikiran lain.

“Kenapa orang taruh uang sedemikian banyak, tentu dengan pemikiran itu dimanfaatkan. Kalau Muhammadiyah memilih sesuatu yang bersifat syariah tentu di dalamnya ada peran moral kan?” ujarnya.

Rocky menambahkan bahwa kepentingan Muhammadiyah adalah pada masyarakat kecil, bukan masyarakat besar.

“Muhammadiyah punya kepentingan dengan masyarakat kecil, bukan masyarakat besar. Itu kenapa Muhammadiyah menolak iming-iming Jokowi "sudah dah Muhammadiyah main tambang” bebernya.

Tambang, kata Rocky, bukan mainan orang kecil. Karena itu Muhammadiyah menolak.

“Itu kan bukan mainan orang kecil, mainan orang besar. Jadi Muhammadiyah jadi contoh lagi, panutan kita, bagaimana sebuah organisasi bertahan secara etis dan bukan terbujuk secara politis,” pungkasnya.

Muhammad Said Didu turut menyoroti terkait isu ini.

Menurut Said Didu, gagalnya Abdul Mu'ti menjadi Komisaris BSI bukanlah kesalahan manajemen bank tersebut, melainkan pemegang saham utama, yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden.

“Ini bukan salah manajemen BSI tapi salah pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu, Kamis (20/6/2024).

Said Didu menjelaskan bahwa pengangkatan Komisaris BUMN adalah wewenang Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden. “Karena yang mengangkat Komisaris BUMN adalah Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden,” tandasnya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait posisi strategis di BUMN.

Analis Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Marzuki DEA, juga memberikan pandangannya.

Menurutnya, ada alasan lain Muhammadiyah menarik dananya dari BSI selain isu tidak terpilihnya Abdul Mu'ti sebagai komisaris.

“Kalau tanggapan publik bahwa karena ada komisaris yang tidak diakomodir oleh RUPS saya rasa relatif kebenarannya, karena itu bersifat politis,” kata Marzuki kepada fajar.co.id, Kamis (13/6/2024).

Prof. Marzuki menilai keputusan Muhammadiyah dalam konteks bisnis sebagai langkah yang baik, memperhatikan kebijakan BSI yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip bisnis Muhammadiyah.

Penarikan dana Muhammadiyah dari BSI telah menjadi isu serius dalam dunia perbankan belakangan ini.

Sejumlah isu mengiringi penarikan dana organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, termasuk pengusulan kadernya, Abdul Mu'ti, untuk masuk di jajaran komisaris yang tidak diakomodasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (*/fajar)